Palembang, BP- Puluhan orang yang berasal dari berbagai kalangan seperti pengacara, ulama, aktivias, akademisi hingga masyarakat umum yang menamakan dirinya Aliansi Warga Sipil Pro Demokrasi (Awas Prodem) Sumsel mendeklarasikan Manifesto Menyelamatkan Negara Hukum yang Demokratis di Cape Roca di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Jumat (9/2).
Hadir diantaranya pengacara Darmadi Jufri dan Idasril Firdaus Tanjung, aktivis Sumsel Lagan, Febuar Rahman , budayawan Sumsel Erwan Suryanegara, ulama Sumsel Ustad Umar Said, akademisi Tarech Rasyid.
Manifesto Menyelamatkan Negara Hukum yang Demokratis tersebut berisi 7 sikap Awas Prodem Sumsel:
Pertama : Menolak semua para penyelenggara negara yang mengingkari etika, moral, nilai- nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,karena dapat merusak tatanan negara dan mencederai demokrasi sehingga terjadi pelemahan Negara hukum yang demokratis.
Kedua : Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menegakkan kewibawaan dan martabat Presiden sebagai negarawan, sehingga presiden sebagai penyelenggara negara mampu mewujudkan cita-cita reformasi dan cita-cita para pendiri bangsa untuk membangun negara hukum yang demokrastis.
Ketiga : Menuntut Presiden Joko Widodo untuk menghentikan segala bentuk politisasi hukum dan politisasi bantuan sosial yang sarat dengan kepentingan politik elektroral serta berpotensi menciderai hukum dan demokrasi.
Keempat : Menuntut lembaga penyelenggara Pemilu,KPU/KPUD, Bawaslu, DKPP untuk bekerja profesional, tranparan, dan bersikap netral untuk menjaga demokrasi dengan mengedepankan azas LUBER (Langsung,Umum, Bebas, dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Kelima : Menuntut TNI, Polri,Menteri,Pj Gubernur,Pj Bupati,Pj Walikota,Aparat Sipil Negara (ASN), dan Kepala Desa diseluruh Indonesia, agar bersilkap netral dan tidak cawe-cawe dalam Pemilu 2024 sebagai upaya membangun negara hukum yang demokratis.
Keenam : Menuntut para penyelengara negara untuk menghentikan segala tidakan intimidasi dan mengintervensi para Rektor dan Sivitas Akademika atau universitas/kampus yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi, hukum dan kebebasan akademik.
Ketujuh : Menghimbau masyarakat Indonesia untuk terlibat dan mengawal penyelenggaraan Pemilu agar tidak terjadi kecurangan dan memastikan bahwa Pemilu 2024 dapat menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat yang berbasis suara rakyat.
Juru bicara Awas Prodem Sumsel, Tarech Rasyid mengatakan, kalau Awas Prodem Sumsel ini muncul tidak lepas dari kegelisahan guru besar di Universitas di Indonesia dan melihat kegelisahan civitas akademika yang disuarakan dengan baik-baik dan direspon oleh elit pemerintah di respon oleh elit politik dengan tuduhan-tuduhan tidak pas dan dianggap partisan da nada pihak yang mendorong kalangan guru besar dan civitas akademisi.
“ Ya enggak mungkinlah guru-guru besar itu patuh dengan dengan perintah-perintah seperti itu , ini sama dengan melecehkan guru besar, sama dengan melecehkan akademisi , sama dengan melecehkan para intelektual, mereka (guru besar, akademisi dan para intelektual) pasti ada data , sama halnya kita masyarakat sipil menyusun manifesto itu ada kajian , bukan sekadar cetusan keresahan saja,”katanya.
Keperihatinan yang terjadi saat ini di Indonesia menurutnya berdasarkan kajian yang luas dengan berbagai perspektif apalagi di kampus menurutnya kaya dengan perangkat pendekatan, kaya dengan pendekatan paradigm sehingga menjadi suatu kondisi yang memaksa mereka (guru besar, akademisi dan para intelektual) untuk mengingatkan penyelenggara Negara untuk kembali kepada etika.
“ Jika etika ini diabaikan, nilai-nilai luhur kebangsaan dalam hal ini Pancasila dan UUD 1945 kemudian moral di abaikan oleh penyelengara Negara maka Republik ini akan hancur,” katanya.
Hal senada dikemukakan ulama Sumsel Ustad Umar Said mengatakan , kalau gerakan ini harus bergelombang ketika manifesto sudah dikeluarkan kemudian mampu mengubah pikiran rezim maka pihaknya berhenti sampai disini.
“ Tapi ketika rezim tidak mendengar apa yang menjadi ungkapan dalam manifesto tadi berarti ada gerakan lanjutan , faktanya yang sangat menyedihkan ketika seorang KSP itu justru memberikan tuduhan yang sangat menyedihkan kepada para professor yang harusnya mereka mengkaji dan meneliti kenapa para akademisi , para guru besar itu membuat semacam peringatan kepada rezim harusnya diskusikan dan diambil kesimpulan tapi yang terjadi dengan cepat mereka meredam apa yang dilakukan para professor dengn tuduhan yang keji,” katanya.
Di Sumsel menurutnya jika manifesto sudah di publikasikan kemudian tidak mempengaruhi setidaknya Pj Gubernur Sumsel, Pj Walikota Palembang dan Pj Bupati dan Walikota jika tidak mendengar manifesto ini maka gerakan ini akan terus berlanjut.
“ Pengawalan , peritungan suara harus kita lakukan karena itu hal kita, jika kita sudah memilih A tiba-tiba dirubah menjadi B itu berarti kejahatan politik, itu yang saya maksudkan pengawalan pasca pencoblosan harus dilakukan semua kita agar supaya perhitungan akhir tetap sesuai dengan pencoblosan awal,” katanya.#udi