Palembang, BP- DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) prihatin dengan aksi kriminalitas yang akhir –akhir ini terjadi seperti pemalakan, aksi penodongan dan terakhir aksi dimana pengamen masuk dalam bus pariwisata di Benteng Kuto Besak (BKB) dan aksi penodongan di atas Jembatan Ampera sehingga mencoreng dunia pariwisata kota Palembang.
“Banyak sekali masukan dari warga pintu masuknya ini keamanan dan kenyamanan , tidak akan orang ke Palembang kalau tidak terasa aman dan nyaman, inilah yang kemudian menurut saya jadi catatan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli , Selasa (30/1) saat melakukan reses tahap I anggota DPRD Sumsel Dapil I (Kecamatan IB I, IB II, Bukit Kecil , Gandus , SU I , SU II , Kertapati, Plaju, Jakabaring) di kantor Dinas Pariwisata kota Palembang.
Hadir dalam reses tersebut Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dari Fraksi Partai Golkar selaku koordinator reses, Mgs Syaiful Padli dari Fraksi PKS, H Chairul S Matdiah dari fraksi Demokrat. Kartak SAS, dari fraksi PKB, Ir Yudha Rinaldi dari PDI Perjuangan serta Prima Salam dari partai Gerindra serta Kepala Dinas Pariwisata kota Palembang Sulaiman Amin.
Politisi PKS ini mempertanyakan keberadaan polisi pariwisata di kota Palembang.
“ Sekarang aku tidak tahu , apo dak katek lagi anggarannya sehingga polisi pariwisata ini tidak katek lagi di pucuk Ampera, kenapa di Ampera sering terjadi viral karena katek yang jagoi, “ katanya.
Selain itu dia melihat anggaran Dinas Pariwisata kota Palembang yang hanya Rp 15 miliar yang dinilai masih minim.
Untuk itu menurut Syaiful, Dinas Pariwisata kota Palembang perlu menggandeng pihak lain dalam kaitan keamanan dan kenyamanan pariwisata di Palembang.
“ Selain itu di Bandara SMB II tidak ada bot yang menjelaskan tentang peta wisata kota Palembang, ini ketika orang masuk ke Palembang melalui jalur udara mereka ingin tahu peta wisatanya , kita sampai sekarang belum melihat peta wisatanya ada di bandara itu,” katanya.
Sedangkan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati berharap Dinas Pariwisata kota Palembang jangan menjadi Dinas Pelengkap, karena menurutnya Dinas Pariwisata juga bisa menjadi penyumbang PAD kota Palembang karena Palembang saat ini PADnya memang banyak dari pajak .
“ Kehadiran kami disini untuk mendapatkan masukan , bagaimana kita provinsi Sumsel dengan ibukota Palembang harus hadir di ibukota Palembang ini,” katanya.
Sedangkan Kepala Dinas Pariwisata kota Palembang Sulaiman Amin mengapresiasi reses anggota DPRD Sumsel.
Dia berharap Dinas Pariwisata mendapatkan dukungan dari DPRD Sumsel guna memajukan pariwisata di kota Palembang .#udi