Sempat Gugat UU Pilkada  Ke MK, Nurfauzi Ramadhan Tanggapi Soal KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Jadi Capres dan Cawapres

48
Nurfauzi Ramadhan (BP/IST)

Palembang, BP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa saksi ahli dalam sidang lanjutan ketiga pemeriksaan empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang melibatkan Ketua dan Anggota KPU RI, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Senin (15/1).

Saksi ahli Ratno Lukito yang dihadirkan dalam persidangan tersebut menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang bersifat non-executable.

Karena menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) serta penjelasannya tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus ditindaklanjuti oleh Presiden atau DPR untuk mengubah norma hukum pasal atau ayat dalam UU yang dibatalkan/dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Baca Juga:  Pimpin Demokrat OI, Ini Yang Akan Dilakukan Tama

Menurut mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI),Nurfauzi Ramadhan yang sempat  menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu menilai  sebelum lebih jauh meninjau  persoalan yang dimohonkan ini perlu kiranya untuk mengingat kembali putusan MK 32/PUU-XIX/2021 yang meneguhkan kembali pendirian MK dalam putusan sebelumnya  31/PUU-XI/2013 bahwa putusan DKPP bukanlah bersifat final and bainding, akan tetapi dapat kembali diujikan ke PTUN.

“Terhadap dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, menurut saya Pemohon juga perlu untuk membuktikan adanya keterkaitan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU berkaitan dengan penetapan calon Wakil Presiden  Gibran Raka Buming tanpa didasari terlebih dahulu dengan mengubah PKPU 19/2023 ini,” katanya , Sabtu  (20/1).

Baca Juga:  Kolaborasi Bersama PT Pelindo II, ACT Sumsel Antarkan Paket Lebaran ke Tepian Sungai Ogan

Yang jadi permasalahan ini menurutnya soal waktu, karena tahapan pemilu terus berjalan.

“Di lain sisi juga kan perkara juga perlu diputus agar terjadi kepastian hukum di tengah penyelenggaraan pemilu ini. Jadi, soal ini saya berpendapat jika beban berat dimiliki oleh Pemohon untuk membuktikan adanya pelanggaran etik yang nyata terjadi dilakukan oleh KPU dalam menetapkan Prabowo/Gibran sebagai peserta pemilihan Capres/Cawapres.” katanya.

Baca Juga:  Mantan Suami Aniaya Mantan Istri Hingga Babak Belur

Sedangkan pengamat politik dari Sumsel Ade Indra Chaniago menilai terlepas dari persoalan hukum yang tengah berlangsung pada sidang DKPP, dirinya lebih melihat bahwa secara kasat mata dan terang-benderang terjadi politisasi aturan untuk kepentingan memuluskan jalan bagi putra mahkota dalam mengikuti kontestasi pilpres yang akan digelar pada bulan depan.

“Hal tersebut tentu sangat disayangkan karena selain menciderai demokrasi juga akan menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi yang akan datang,” katanya.#udi

 

Komentar Anda
Loading...