JAKARTA, BP – DPR RI minta jajaran direksi Bank Syariah Indonesia (BSI) dicopot, buntut layanan BSI yang terganggu selama sepekan belakangan.
Demikian ditegaskan Anggota Komisi VI DPR RI Rafly Kande dalam keterangan tertulis Jumat (12/05/2023). Ia mengatakan, permintaan pencopotan jajaran direksi BSI imbas dari terganggunya layanan transaksi BSI, baik di ATM maupun BSI Mobile selama hampir satu pekan, yakni sejak Senin (8/5/2023).
Rafly juga dan Kementerian BUMN agar lakukan reformasi sistem perbankan. “Kita minta menteri BUMN Erick Thohir agar jabatan utama BSI dicopot semua, mulai Aceh sampai Nasional. Agar menempatkan orang-orang yang tepat dalam melakukan reformasi sistem perbankan ke depan,” kata Rafly dilansir dari laman resmi DPR RI.
Ia berpendapat, persoalan kelalaian manajemen BSI membuat layanan perbankan menjadi terganggu. “Kekecewaan masyarakat Aceh sebagai nasabah terbesar BSI, sudah di titik nadir sehingga meminta mengembalikan Bank Konvensional dengan membuat ruang diskusi dengan pakar akademisi, pakar ekonomi, praktisi bisnis, ulama dan pejabat pemerintah Aceh,” ucap dia.
Menurut Politisi dari Dapil Aceh ini, permasalahan bisa lebih cepat teratasi jika pemerintah turut membantu menyelesaikannya, karena pemerintah dinilainya memiliki lembaga yang lengkap seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). “Sehingga, pencarian solusi akan lebih efektif,” ujarnya.#gus