Pemilu 2024, Bawaslu: Hati-hati dengan Jarimu !

381

JAKARTA, BP –  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati menggunakan jari dalam membuat dan menyebarkan informasi yang dikhawatirkan hoaks.

 

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, berbagai upaya  dilakukan Bawaslu dalam menjaga kualitas pemilu tanpa disinformasi. Bagja  mengingatkan  masyarakat berhati-hati  menggunakan jari dalam membuat atau menyebarkan informasi yang tak benar (hoaks).

 

Ia menyampaikan, semua elemen masyarakat perlu bersama-sama meningkatkan kemampuan literasi  agar tak terhasut dengan hoaks, dan  mengingatkan agar berhati-hati menjalani aktivitas media sosial dalam menyampaikan informasi yang ternyata hoaks.

 

“Kalau dahulu peribahasa mulutmu harimaumu yang berarti hati-hati dengan mulutmu, sekarang mungkin berubah menjadi hati-hati dengan jarimu,” kata Bagja saat menjadi narasumber diskusi publik yang diadakan Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem) yang dilakukan secara daring (dalam jaringan), Senin (17/4/2023).

Baca Juga:  Bawaslu Apresiasi Satpol PP Tertibkan Atribut Kampanye Melanggar

 

Bagja menegaskan, dalam pemilu ini, membuat dan menyebarkan hoaks (disinformasi) ada ancaman sanksi administrasi dan sanksi pidana. Begitu pula dengan penyelenggara pemilu.

 

Menurutnya, Bawaslu melakukan upaya pencegahan dengan identifikasi kerawanan hoaks serta meningkatkan literasi dengan kolaborasi berbagai pihak seperti kementerian atau lembaga negara, masyarakat sipil, media massa, platform media sosial dan lainnya.

 

“Bawaslu sudah mengajukan gugus tugas kepada diajukan Kominfo selain ada Satgas Tangkal Hoaks dengan Kominfo. Kami juga melakukan kolaborasi seperti dengan BSSN, Google Indonesia, ‘platform media sosial’ seperti Instragram-WhatsApp-Facebook, Twitter, dan banyak pula lainnya,” ucap dia.

 

Selain itu, dalam upaya menangkal disinformasi kepemiluan ini, Bawaslu  telah mendirikan komunitas digital pengawasan partisipatif melalui aplikasi Jarimu Awasi Pemilu.

Baca Juga:  Sufmi Dasco : Kekuatan Gerindra di Generasi Muda

 

“Lalu, dalam tahap pengawasan akan melakukan pemantauan terhadap informasi di media sosial dan konten tak resmi. Pemantauan pengawasan itu dibuatkan laporannya ditambah juga kami menerima laporan dari masyarakat,” ia menuturkan.

 

Dijelaskannya,  hoaks dan disinformasi penilu perlu diwaspadai agar menjadi perhatian bersama dalam mewujudkan (kontestasi) pemilu yang sehat, dan disinformasi dengan membuat perpecahan seperti politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dimulai pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2018.

 

“Itu banyak (konten informasi) penuh kebencian. Bahkan masuk dalam ruang privat seperti WhatsApp grup keluarga, sekolah, atau kampus yang menurut saya tidak perlu,” ujarnya.

 

Bagja menyampaikan, berdasarkan refleksi dalam Pemilu 2019 hoaks menjadi senjata pemecah yang bernada permusuhan untuk mengelabui sekaligus meraih simpati agar bisa menang.

Baca Juga:  Kurnaidi  Jabat Ketua PWI Sumsel Periode 2024-2028

 

“Mau tidak mau hoaks menjadi senjata konflik (yang ampuh)  peserta pemilu. Ini adalah realita yang bukan hanya di Indonesia tetapi secara global.  Inilah dunia baru dalam menyebarkan informasi yang salah dan bisa begitu cepat dan masif,” ucap Bagja.

 

Menurut Bagja, harga mahal yang harus dibayar akibat hoaks adalah baiknya kebencian, permusuhan dan turunnya kepercayaan kepada kinerja penyelenggara pemilu.

 

“Karena itu menjadi tantangan bersama membangun ruang demokrasi tanpa disinformasi karena saat ini 77 persen penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Jadi, secara teknologi kebanyakan sudah tahu,” ia memungkasi.#gus

Komentar Anda
Loading...