JAKARTA, BP – Kejadian minyak goreng (migor) langka dengan harga tinggi kembali terulang, bukannya menyelesaikan akar masalah, pemerintah dinilai sibuk mengatur sisi hilir atau pemasaran akhir.
“Masalah klasik berasal dari berkurangnya pasokan bahan baku atau crude palm oil (CPO) yang seharusnya tidak terjadi jika pengusaha sawit patuh dengan kewajiban penyediaan domestic market obligation (DMO),” Amin menuturkan, dikutip dari laman fraksi PKS, Jumat (3/2/2023).
Menurutnya, masyarakat berhak curiga jika pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan pengusaha dalam memenuhi DMO 20 persen CPO tidak berjalan. Karena berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 49/2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat,
mewajibkan pelaku usaha sawit menyediakan DMO CPO sebesar 450 ribu ton per bulan, sementara kebutuhan CPO untuk migor di dalam negeri sekitar 300 ribu ton per bulan.
Lalu, permasalahannya apakah pengusaha betul-betul mematuhi ketentuan DMO 20 persen CPO? kemudian apakah betul CPO tersebut dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri dalam artian migor yang diproduksi itu betul-betul didistribusikan untuk kebutuhan dalam negeri?.
“Ada kelalaian pemerintah memonitor pasokan minyak sawit atau CPO,” kata Amin.
Amin menegaskan, jika aturan Permendag dilaksanakan dengan baik maka pasokan CPO harusnya lebih dari cukup bahkan tersedia cadangan, yang bisa digunakan jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan kebutuhan.
Sedangkan alasan pasokan CPO tersedot untuk program biodiesel B35, adalah alasan tidak logis. Program Biodiesel ditujukan menyerap kelebihan pasokan akibat larangan impor CPO Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa.
“Jika program biodiesel B35 menyedot CPO untuk minyak goreng rakyat, di tengah turunnya permintaan ekspor akibat larangan impor oleh Uni Eropa. Seharusnya biodiesel diprioritaskan menampung kelebihan produksi CPO non DMO,” ucap dia.
Untuk itulah, Amin mendesak pemerintah membuka hasil audit implementasi kepatuhan pengusaha dalam memenuhi DMO CPO. “Audit secara konsisten penting untuk menjaga stabilitas dan pengendalian harga dan pasokan migor di dalam negeri, terutama migor,” ia memungkasi.#gus.