Migor Kembali Langka, Aleg PKS: Pemerintah Lalai Monitor Pasokan Minyak Sawit 

111

JAKARTA, BP – Kejadian minyak goreng (migor) langka dengan harga tinggi kembali terulang, bukannya  menyelesaikan akar masalah, pemerintah dinilai  sibuk mengatur sisi hilir atau pemasaran akhir.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS (partai keadilan sejahtera), Amin Ak  heran kelangkaan migor murah kembali terulang yang membuat  masyarakat menengah bawah, khususnya  pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menjadi korbannya.

“Masalah klasik berasal dari  berkurangnya pasokan bahan baku atau crude palm oil (CPO) yang seharusnya tidak terjadi jika pengusaha sawit patuh dengan kewajiban penyediaan domestic market obligation (DMO),” Amin menuturkan, dikutip dari laman fraksi PKS, Jumat (3/2/2023).

Baca Juga:  Budayakan Keselamatan Kerja, Pertamina EP Asset 2 Dirikan HSSE Demo Room dan Training Center

Menurutnya, masyarakat berhak curiga jika pengawasan  pemerintah terhadap kepatuhan pengusaha dalam memenuhi DMO 20 persen CPO tidak berjalan. Karena berdasarkan  Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 49/2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat,
mewajibkan pelaku usaha sawit  menyediakan DMO CPO sebesar 450 ribu ton per bulan, sementara kebutuhan CPO untuk migor di dalam negeri sekitar 300 ribu ton per bulan.

Lalu, permasalahannya apakah pengusaha betul-betul mematuhi ketentuan DMO 20 persen CPO? kemudian apakah betul CPO tersebut dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri dalam artian migor yang diproduksi itu betul-betul didistribusikan untuk kebutuhan dalam negeri?.

Baca Juga:  Siswa dan Guru SMP Islam Al Azhar 33  Kunjungi Kesultanan Palembang Darussalam

“Ada kelalaian pemerintah  memonitor pasokan minyak sawit atau CPO,” kata Amin.

Amin menegaskan, jika aturan Permendag  dilaksanakan dengan baik maka pasokan CPO harusnya lebih dari cukup bahkan tersedia cadangan, yang bisa digunakan jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan kebutuhan.

Sedangkan alasan pasokan CPO tersedot untuk program biodiesel B35, adalah  alasan  tidak logis. Program Biodiesel  ditujukan  menyerap kelebihan pasokan akibat larangan impor CPO Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa.

Baca Juga:  Aleg PKS: Ironi, Anggaran Negara Naik Subsidi Dikurangi

“Jika program biodiesel B35 menyedot CPO untuk minyak goreng rakyat, di tengah turunnya permintaan ekspor akibat larangan impor  oleh Uni Eropa. Seharusnya biodiesel diprioritaskan  menampung kelebihan produksi CPO non DMO,” ucap dia.

Untuk itulah,  Amin mendesak pemerintah membuka hasil audit implementasi kepatuhan pengusaha dalam memenuhi DMO CPO. “Audit secara konsisten penting untuk menjaga stabilitas dan pengendalian harga dan pasokan migor di dalam negeri, terutama migor,” ia memungkasi.#gus.

Komentar Anda
Loading...