Palembang, BP- Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang juga Ketua DPRD Sumsel Hj, RA Anita Noeringhati menilai pentingnya pendidikan politik bagi kaum perempuan supaya ada peningkatan kapasitas perempuan dalam politik semakin bisa diterapkan nantinya.
Anita menyebut affirmative action/diskriminasi positif untuk keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30 persen masih dalam rencana.
“ Tapi aplikasinya untuk DPRD Sumsel masih di tataran 21, 5 persen,” katanya usai menjadi narasumber dalam acara sosialisasi partisipasi perempuan di bidang politik , hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi tahun 2022 provinsi Sumsel dengan tema Afirmative Action , Meretas Jalan Perempuan Menuju Parlemen, di Hotel Swarnadwipa Palembang Selasa (26/7) yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel.
Untuk mencapai keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen menurutnya partai politik harus melakukan pendidikan politik kader perempuannya.
“ Untuk mengisi keterwakilan perempuan diperlukan perempuan-perempuan yang memumpuni yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas tidak hanya perempuan yang hanya mengisi quota saja tapi tidak bisa berteriak apa yang diperlukan perempuan,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini berharap di tahun 2024 keterwakilan perempuan di parlemen 30 persen tercukupi.
Ditempat yang sama Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin mengingatkan soal keterwakilan perempuan di parlemen 30 persen .
“ Kalau tidak terpenuhi maka KPU akan membatalkan semua calon perdapil itu, artinya khan KPU dan UU dalam hal ini memberikan ruang kepada calon perempuan paling tidak untuk di berikan ruang untuk menjadi calon , tinggal bagaimana perempuan-perempuan yang sudah mencalonkan itu memilih dan menjadikan ruang ini sebagai sarana mencari strategi politik karena memang ruangnya terbuka,” katanya.
Menurutnya separuh dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sumsel 5, 8 juta ternyata 2,4 juta adalah perempuan.
“ Artinya ruang untuk menjadikan perempuan di parlemen diseluruh Sumsel dan DPRD RI ya terbuka,” katanya.
Untuk saat ini keterwakilan perempuan di parlemen di Sumsel baru mencapai angka 21 persen untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kota di Sumsel.
“ Untuk DPD kita 100 persen semuanya perempuan,” katanya.#osk