200 Ribu Masyarakat Miskin di Palembang Baru 45 Ribu yang Terima PKH

68
Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel)  I menggelar reses tahap III di kota Palembang,  Senin (6/12) di halaman Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang.(BP/Dudy Oskandar)

Palembang, BP—Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel)  Dapil  I Kota Palembang menggelar reses tahap III di kota Palembang,  Senin (6/12)  di halaman Jakabaring Sport City (JSC) , Palembang.

Reses di pimpin Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati (dari Fraksi Partai Golkar) di dampingi anggota DPRD Sumsel , Mgs Syaiful Padli (Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PKS), Prima Salam (anggota Komisi V dari Fraksi Partai Gerindra),  Chairul S Matdiah (anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat),  Dedi Siprianto (anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan)  , Kartak Sas (anggota Komisi I dari Fraksi PKB).

Juga hadir Sekretaris  Camat (Sekcam) IB I  Apriansyah, Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) kota Palembang Vivi Novitrianti S,Sos MM .

Menurut Sekretaris Dinsos kota Palembang Vivi Novitrianti S,Sos MM, yang hadir adalah para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan ujung tombak program PKH  dari Kementrian Sosial.

“Jumlah pendamping PKH  yang ada dikota Palembang ini  sebanyak 240 orang , ada tiga orang koordinator wilayah mereka tersebar di 107 Kelurahan dimana setiap kelurahan ada dua , tiga orang,” katanya.

Baca Juga:  Proyek Aldiron Plaza Cinde Mangkrak, Komisi I DPRD Sumsel Segera Panggil Pihak Terkait

Sedangkan masyarakat kota Palembang yang mendapatkan program PKH sebanyak 45.700 KK dengan nilai bantuan PKH sebesar Rp102 miliar lebih .

Sedangkan Mgs Syaiful Padli (Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PKS) mengatakan, terkait PKH dia melihat di kota Palembang banyak masyarakat yang tidak seharusnya penerima PKH namun masih menerima PKH.

“Seperti di laporkan tadi , dari 45.700 KK warga kita Palembang penerima program PKH  harusnya yang menjadi penerima PKH di kota Palembang harus lebih banyak lagi yang membutuhkan , penduduk Palembang 1,6 juta  dan menurut data BPS penduduk miskinnya ada 10 persen dari situ artinya ini ada 200 ribu masyarakat miskin di Palembang tapi yang menerima PKH 45 ribu, bisa dibayangkan masih banyak yang belum menerima  PKH itu,” katanya.

Hal ini menurutnya di perparah dengan data penerima PKH ini tidak valid , tumpang tindih dan terjadi semerawut data karena itu dibutuhkan Verifikasi Validasi (Verval) karena itu menurutnya Dinsos harus rajin melaksanakan verval.

Baca Juga:  Aktivis MMK Sumsel Bentang Spanduk Stop Angkutan Batubara Melintas di Sungai Musi

“Kalau tidak melakukan Verval maka data yang lama itu  akan ada terus , seperti orang yang punya mobil masih menerima PKH,” katanya.

Apalagi pada waktu Komisi V DPRD Sumsel ke Pusdatin Kemensos RI ternyata data Verval di Sumsel  ini beberapa kabupaten kota tidak mengupdate datanya.

“Mereka tidak mengupdate data ini alasan mereka tidak ada dananya, harusnya ada skema yang lain seperti ada pendamping, pendamping PKH ini paling efektif karena mereka tahu orang miskin siapa dan orang tidak miskin siapa  tapi data pendamping ini tidak di pakai,” katanya.

Pihaknya  berharap kedepan Dinsos  terus mengupdate data penduduk miskin sehingga masyarakat yang merima bantuan ini benar-benar layak dan bukan yang tidak berhak menerima bantuan ini .

Sedangkan Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati berharap kemiskinan di Palembang bisa turun sehingga peran PKH ini sangat di harapkan untuk terus bersinergi dengan pemerintah baik Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi.

“Kami dari provinsi kadang kesulitan dalam menjawab dimana kami melakukan reses  masih banyak masyarakat yang belum menerima kartu KIS, juga belum menerima bantuan-bantuan yang memang diperuntukan oleh pemerintah pusat kepada orang-orang miskin , disinilah saya minta kepada Dinas Sosial kota Palembang  yang menjadi dapil kami untuk terus melakukan upaya-upaya evaluasi pendataan , karena kadang-kadang  data dari BPS , data dari Dinas Sosial  itu kadang-kadang tidak singkron  terutama data orang miskin,”katanya.

Baca Juga:  Pemkab OKU Terima Kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel  

Selain itu menurutnya jatah bantuan pusat ke provinsi  berkurang.

“Apakah memang data kemiskinan kita  sudah turun atau justru dikurangi , kami berharap kita bisa berdialog, agar ini bisa kita laporkan dalam laporan reses untuk Pemerintah Provinsi  terus mengawal bahwa data-data kemiskinan yang ada di Sumsel khususnya kota Palembang  terus di update  agar semua permasalahan bisa kita selesaikan,” katanya.

Sedangkan acara dilanjutkan dengan tanya jawab seputar PKH  dengan penanya diantaranya  Daryono  selaku Koordinator PKH  I kota Palembang, pendamping PKH  Kelurahan Sukodadi , Kecamatan Sukarami, Dedi Iramah  , Pendamping PKH  Kelurahan Ogan Baru , Kecamatan Kertapati, Febriansyah. #osk

Komentar Anda
Loading...