DPRD Sumsel Minta Kinerja Kepala Kesbangpol Sumsel Dievaluasi

Palembang, BP- Juru bicara Fraksi PKB DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) M Oktaviansah menilai kinerja OPD Badan Kesbangpol Sumsel sangatlah tidak mumpuni dalam merealisasikan APBD khususnya dana hibah.
Hal ini menurutnya terlihat dari 7 dana hibah yang ada di Kesbangpol hanya satu dana hibah saja yang terealialisasi yaitu dana hibah kepada partai politik (Parpol).
“ Itupun melalui proses yang sangat panjang dan dilakukan rapat berulang kali di Komisi I bersama OPD Kesbangpol bersama TAPD, sehingga dapat di realisasikan meskipun dengan keterpaksaan dan dengan berbagai alasan yang selalu berubah-ubah,” katanya dalam Rapat Paripurna XXXVII (37) DPRD Sumsel dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Sumsel TA 2021 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Sabtu (25/9)
Oleh karena itu menurutnya Fraksi PKB mengusulkan kepada Gubernur Sumsel untuk dapat melakukan evaluasi atas kinerja Kepala Kesbangpol Sumsel dan jajaran terkait agar kedepan pengelolaan keuangan sesuai dengan peruntukannya yang telah di sepakati dalam APBD.
“ Berdasarkan hasil konsultasi di Depdagri dengan Direktur Direktorat Perencanaan Keuangan Daerah menjelaskan terhadap hibah dari APBD tahun 2021 yang belum lengkap persyaratan dan verifikasi agar segera dapat di lengkapi di APBD perubahan,” katanya.
Hal senada dikemukakan Juru bicara Fraksi PAN DPRD Sumsel Abusari mengaku, prihatin dengan kinerja Pemprov Sumsel atau OPD terkait terutama Kesbangpol Sumsel dalam mengatasi permasalahan hibah.
“ Dari 7 hibah Kesbangpol hanya hibah Partai Politik yang terealisasi sedangkan enam lembaga lainnya KPU Sumsel, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP), ICD Sumsel Ikatan Mahasiswa Ogan Komering Ilir (IMOKI)) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) belum terealisasi, untuk itu kami mendesak Pemprov Sumsel atau OPD terkait agar merealisasikan hibah tersebut,” katanya.
Selain itu pihaknya mendesak Gubernur mengevaluasi kinerja oknum pimpinan OPD terkait.#osk