Palembang,BP– Ratusan karyawan PT Jakabaring Sport City (JSC), menggelar aksi damai mogok kerja di depan gerbang pintu masuk JSC, Kamis (8/4) mereka menuntut gaji para karyawan yang belum dibayarkan selama 10 bulan, dari Juni 2019 hingga Maret 2020, dengan total gaji yang belum dibayarkan mencapai Rp 9 miliar.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati mengaku sempat mendapatkan tembusan dari serikat buruh Kasbi di JSC yang menyampaikan kalau mereka akan mogok kerja karena sudah beberapa bulan tidak di bayar.
“ Saya teringat tahun 2019, kalau tidak salah , saya pernah mendapatkan surat seperti itu, saya lupa apakah saya masih Ketua Komisi IV ataukah sudah menjadi Ketua DPRD, saya waktu itu sudah menghimbau kepada JSC tolong segera diselesaikan, karena apa? Para buruh itu , uang gaji sangat berguna sekali , bermanfaat sekalibagi urusan rumah tangganya, tetapi ternyata kejadian itu berulang-ulang sehingga saya mengerti kalau sampai mogok kerja, itu sudah saya disposisi ke Komisi V untuk mengundang JSC meminta klarifikasi mengenai hal itu,” katanya, Kamis (15/4).
Menurut Anita, alasan pihak JSC masih menunggu bantuan dari anggaran Pemprov Sumsel.
“ Seingat saya tahun 2020-2021 itu JSC mendapatkan penyertaan modal, saya lupa besarannya, dari tahun 2020 kalau menunggu 2021 yang belum terbayarkan itu tahun mana, karena itu saya minta Komisi V untuk mengundang dan mengklarifikasi karena ini urusan dengan tenaga kerja nanti masalah BUMD itu urusan Komisi III,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini mengaku kemarin sore dirinya mendapatkan What Apps dari beberapa organisasi mengatakan, bahwa tolilet publik di JSC kondisinya sangat menjijikkan padahal waktu Asian Games lalu untuk mendapatkan bantuan toilet sangat luar biasa.
“ Saya jadi nyambung, artinya pengelola JSC ini tidak care kepada pengelolaan JSC untuk hal yang sangat diutamakan harusnya untuk fasilitas umum, toilet, kebersihan itu nomor 1, artinya pengelola JSC ini tidak mampu untuk mengelola yang baik, jangankan untuk memberikan profit kepada Pemerintah Provinsi, mengelola yang baik aset yang menjadi milik Sumatera Selatan yang seluruh provinsi di Indonesia ini tidak ada yang punya, seperti sport city seperti di Sumatera Selatan, sementara kita sebagai warga Sumatera Selatan khan harus bangga kita punya Jakabaring Sport City yang itu yang bertarap bukan nasional tapi internasional, itu semua harus kita jaga ,” katanya.
Karena itulah menurut mantan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel saat pihak JSC meminta penambahan penyertaan modal dirinya mendorong keberlangsungan JSC itu bisa dipertahankan.
“ Kita memaklumi bahwa belum ada even-even internasional karena dalam 2 tahun ini ada pandemi namun dengan apa yang ada kita melihat bahwa kemarin di pakai Wisma Atlet untuk beberapa kegiatan tentunya ada kontribusi yang paling tidak untuk maintance dan membayar gaji para pegawainya apalagi para tenaga kerjanya yang mungkin tenaga kerja pembersihan, dan sebagainya, itu yang sangat saya sesalkan, “ katanya.
Untuk itu dalam evaluasi LKPJ Gubernur Sumsel nanti , apalagi dirinya dari Fraksi Golkar akan minta untuk menyoroti hal tersebut.
“ Sayang kalau JSC itu diberikan kepada pengelola yang tidak punya sense belongingnya itu kurang, saya menilai itu, dengan kalimat saya , saya ingin berharap ada pengelola yang punya sense of belonging yang tinggi bahwa bagaimana JSC ini menjadi tempat destinasi bukan hanya pariwisata tapi juga untuk olahraga itu yang saya harapkan, masalah itu biarlah Pemerintah Provinsi yang mengevaluasi,” katanya.
Sebelumnya Direktur Utama JSC, Meina Fatriani Paloh angkat suara demo tersebut.
“Kita bakal membayarkan gaji karyawan yang belum dibayarkan 10 bulan dari Juni 2019 hingga Maret 2020,” katanya, Kamis (8/4).
Meina menjelaskan, hal yang membuat belum dibayarkannya gaji karyawan karena PT JSC tidak memiliki uang lagi pasca Asian Games 2018.
“Saya baru menjabat di akhir 2018 dan kondisinya sangat memprihatikan apalagi dari sistem keuangannya,” katanya.
Hal tersebut dikarenakan pasca Asian Games uang digunakan untuk memperbaiki fasilitas hingga membayar beban listrik yang digunakan selama event tersebut yang mengakibatkan JSC kehabisan uang.
Ia mengungkapkan, pada saat itu pihak JSC tidak memiliki satu persen dana.
“Ditambah 2019 lalu tidak adanya subsidi dari pemerintah sehingga kita tidak membayar full gaji karyawan,” katanya.
Untuk mengatasi permasalahan itu, lanjut dia mengatakan, pihaknya membentuk tim marketing untuk bisa membuat komersil dan menghasilkan uang.
“Oleh karena itu kita bakal membayarkan semua gaji karyawan pada bulan ini,” katanya.#osk