Palembang, BP- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) kaget dengan anggaran yang diterima Komite Olahraga Nasional (KONI) Sumsel yang hanya menerima Rp12,5 miliar.
Belum lagi Sumsel akan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua pada 2 hingga 15 Oktober 2021 mendatang.
Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjis, didampingi Wakil Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Fadli dan jajaran saat menerima audiensi pihak KONI Sumsel di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, Rabu (7/7).
Audiensi tersebut merespon surat rekomendasi Dispora Sumsel yang juga rekomendasi dari Komisi V DPRD Sumsel beberapa waktu lalu yang menginginkan konsentrasi pembinaan prestasi dan perampingan kepengurusan.
“Karena menurut saya semua harus berimbang, jadi catatan penting harus duduk satu meja nanti dengan Dispora. Paling tidak, kita sudah melihat titik terangnya,” kata Susanto Adjis.
Senada dikemukkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Fadli menilai adanya kehadiran KONI Sumsel malah miris dengan kondisi anggaran. Apalagi dibandingkan dengan harapan prestasi di PON Papua.
“Saya miris malah, kalau disebelumnya anggaran Rp40 miliar peringkat 21, hari ini kita mau peningkatan prestasi hanya Rp12,5 miliar,” katanya dengan lirih.
Sedangkan Ketua Umum KONI Sumsel H Hendri Zainuddin bahwa audiensi dengan DPRD Sumsel ini sekaligus menjadi ajang silaturahim dan penajaman visi, misi dan tujuan KONI Sumsel dalam rangka pembinaan prestasi olahraga di Sumsel.
“Dan kami sangat apresiasi surat dari Dispora Sumsel sebagai rekomendasi dari DPRD Sumsel. Kami berharap informasi bisa berimbang, baik dari Dispora dan juga kondisi di KONI Sumsel,” katanya.
Senada dengan itu Sekretaris Umum KONI Sumsel Ir Suparman Romans mencoba mengklarifikasi dua poin surat Dispora tentang fokus dengan pembinaan prestasi dan perampingan.
Terkait fokus pembinaan prestasi, menurutnya semua pembinaan telah dilakukan secara maksimal. Bahkan tak sedikit pun KONI Sumsel mencoba mengambil hak-hak atlet.
“Bahkan, di tahun 2020 pengurus harus mengorbankan tak menerima honor hingga tiga bulan karena kondisi anggaran,” katanya.
Lebih lanjut Staf Khusus Walikota Palembang ini menambahkan bahwa terkait komposisi pengurus menurutnya sejak pelantikan sudah dilakukan PAW hingga dua kali. Jika yang dikeluhkan tentang anggaran jebol karena banyaknya pengurus, anggaran tetap sama Rp4 miliar sama seperti sebelumnya dan tak pernah mengganggu anggaran pembinaan atlet.
“Bahkan dari anggaran Rp95 miliar yang diajukan, kemudian hanya disahkan Rp12,5 miliar, KONI Sumsel hanya menerima Rp4 miliar untuk operasional sekretariat. Sisanya ada di Dispora,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut jajaran Pengurus KONI Sumsel Misnan Hartono, Yan Hariranto, Wastu Widya, Safran Suprano, Ade Indra Caniago, Safran Syaropi, Iskandar Makruf menyesalkan Dispora yang cenderung banyak memegang peranan anggaran.
Padahal secara pembinaan dan prestasi dibebankan pada KONI Sumsel. Banyak yang menuntut prestasi sementara anggaran terus ditekan. Hal tersebut tak sebanding dengan anggaran KONI Sumsel pada saat 2016 pada PON Jabar hingga Rp40 miliar dengan prestasi merosot di posisi 21 besar, sementara di PON Papua 2021 hanya Rp12,5 miliar tapi mengharap peningkatan prestasi.#osk