64 Tahun Perjalanan Marga Sebagai Sistem Pemerintahan

23
BP/IST
Albar S Subari SH SU

Oleh : Albar S Subari SH SU (Ketua
Pembina Adat Sumatera Selatan)

SEBAGAIMANA kita ketahui bersama, Belanda menjadikan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagai sistem pemerintahan terendah adalah sejak tahun 1919.

Dimana sebelumnya tahun 1910 Dusun sebagai Kesatuan Masyarakat Adat yang dipimpin oleh pimpinan informal yaitu tuwa tuwa jurai menjadikannya dusun sebagai kesatuan pemerintahan terendah.

Namun berjalan lebih kurang 9 tahun hubungan kepala dusun dengan Belanda tidak berjalan sebagaimana maksud tujuan semula Belanda. Yaitu kepala dusun lebih perhatian kepada anak kemenakannya yang dia pimpin.

Baca Juga:  Pembina Adat Sumsel Akan Gelar" Rembuk Adat”

Sedangkan tugas tugas yang diemban kan kepadanya sering mengecewakan belanda. Selain itu faktor sosial umumnya kepala dusun tidak sama dengan pasirah yang memimpin marga. Misal pemberian upeti kalau kepala dusun hanya ditanggung sendiri.

Sedangkan kalau marga yang merupakan serikat dusun dusun dipikul bersama.
Istilah marga baru dikenal tahun 1919 sebelumnya tidak terdapat dalam peraturan perundang undangan. Hal tersebut sesuai dengan tulisan C. Van Vollenhoven dalam kolinial tijdschrift nomor 3 tahun ke 17.

Baca Juga:  Tugas Penegakan Hukum

Disamping itu kenapa Marga yg dijadikan kesatuan pemerintahan terendah bukan dusun. Jawabannya bisa kita ikuti ceramah JLM. Swaab seorang residen (26 April 1917) ,dia katakan bahwa kalau dusun sebagai pemerintahan terendah bukan marga akan berdampak tidak berdaya guna dan berhasil guna. Contohnya jumlah Amsternar Belanda sedikit untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Maka Pasirah didaya gunakan untuk kepentingan pemerintahan saat itu.

Baca Juga:  4 Prinsip Hubungan Antara Negara Dan Masyarakat Hukum Adat

Jadi adalah suatu tindakan tepat kalau tahun 1983 marga sebagai sistem pemerintahan terendah dihapuskan karena dari sejarah yg dibentuk th 1919 untuk kepentingan penjajah. Namun yang tetap kita perhatikan adalah kesatuan masyarakat adat yang asli yaitu kesatuan masyarakat hukum adat di dusun. Sebagaimana yang dimaksud kata asli dan hak asal usulnya dalam penjelasan pasal 18 UUD 45.#

Komentar Anda
Loading...