Desak Kejari Usut Dugaan Korupsi Dana BOK

49
Aksi unjuk rasa LSM Bersatu di halaman Kejaksaan Ogan Ilir.

Inderalaya, BP–Puluhan orang yang tergabung dalam LSM Bersatu, Kamis (6/2/2020), menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kejaksaan Ogan Ilir. Massa sekitar 40 orang ini meminta pihak Kejaksaan melakukan pemeriksaan dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Ogan Ilir.

Dalam orasinya, Alex Kayuza meminta pihak Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dapat mengusut tuntas dugaan 50 item kegiatan dan pengadaan yang diduga fiktif di tiga UPTD Puskesmas.

“Kami minta Kejaksaan dapat mengusut dugaan korupsi BOK di 3 Puskesmas. Puskesmas Betung, Puskesmas Rantau Panjang, Puskesmas Sungai Keli,” ujarnya.

Alex menambahkan, selain dugaan tersebut, Kejaksaan harus mengusut dugaan setoran 10 persen dari oknum di setiap Puskesmas ke oknum di Dinas Kesehatan.

Dalam orasinya, dia juga menegaskan bilamana aksi dan tuntutan masa pada hari ini tidak diakomodir dan tidak ada progres dalam 2 minggu kedepan, pihaknya akan melakukan aksi di Kejaksaan Tinggi Sumsel.

Sekadar informasi, BOK adalah Bantuan Biaya Operasional Kesehatan non gaji untuk Puskesmas dan jaringannya serta UKBM dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif KIA-KB, Gizi, Imunisasi, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan, dan Pengendalian Penyakit untuk mempercepat pencapaian tujuan MDGs.

Baca Juga:  Di Santika Premier, Debat Publik Final KPU OI

Namun apa jadi nya bila milyaran rupiah BOK untuk 25 Puskesmas dalam 16 kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir diduga dimanfaatkan oleh oknum di Dinas Kesehatan dan kawan-kawan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain.

Oknum beserta kawan-kawan di Dinas tersebut diduga melakukan pungutan piar ataupun memungut 10 hingga 15 persen dari jumlah dana BOK di masing-masing Puskesmas. Selain memerintahkan Kepala Puskesmas untuk menyetor hingga puluhan persen, Dugaan sementara oknum D diduga sebagai eksekutor yang menerima setoran dari Puskesmas, dengan kata lain oknum D menjadi pintu masuk setoran dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan.

Dikonfirmasi hal tersebut, D mengklaim tidak ada pungutan ataupun setoran kepada Dinas Kesehatan. Dia menyatakan bahwa semua administrasi laporan BOK sudah tersalurkan dengan baik.

“Semua administrasi laporan BOK semuanya sudah baik dan benar,” katanya belum lama ini. Namun aneh, tak lama berselang setelah D menyatakan bahwa laporan BOK sudah baik dan benar, D malah meminta wartawan agar terkait persoalan ini jangan sampai diberitakan di media.

“Jangan dulu diberitakan, kito masih koordinasi dengan Ketua BOK dan Ibu Kepala Dinas,” katanya. Lain setoran, lain pula persoalan di Puskesmas. Oknum Kepala Puskesmas dan Bendahara salah satu Puskesmas diduga melakukan hal serupa.

Baca Juga:  ALSA LC Unsri Social Project #3, Moment Peningkatan Minat Baca dan Literasi

“Dari BOK tahun 2019, setoran untuk kepala Puskesmas sebesar 10 persen dan Ibu bendahara kami sebesar 5 persen. Itu belum setoran ke Dinas Kesehatan,” ujar sumber yang minta dipanggil dengan sebutan Mawar.

Menanggapi aksi Demo ini, Kasi Pidsus Kejari Ogan Ilir, Beni Wijaya mengatakan,
data-data dan dugaan-dugaan yang disampaikan akan dipelajari guna menetukan langkah-langkah hukum. “Masih akan menindaklanjuti
apakah anggaran negara ini digunakan sesuai peruntukan atau tidak,” katanya.

LSM Bersatu merangkum kegiatan dan pengadaan dari BOK 2019 yang diduga fiktif dan SPJ Palsu di tiga Puskesmas.
Meliputi penggandaan liflet, cetak kartu rumah, cetak Formulir Pemeriksaan Jentik, quisioner SPK,
progam imunisasi (kegiatan pengembangan bahan tanaman obat keluarga di sekolah).
Program kesehatan ibu, kegiatan pelaksanaan kelas ibu hamil, pelatihan Kegawat darutan, pemantauan ibu hamil dan nifas diduga fiktif sejak Bulan Maret hingga September 2019.
Pelaksaaan Simulasi Dini Tumbuh Kembang anak (SDITK), SPJ Posyandu Lansia, Cetak Kartu Menuju Sehat Remaja, Program penyegahan penyakit menular, Pemicuan Penyakit Tidak Menular, Berita Pertanggung Jawaban Managemen Puskes sasaran Bidan Desa, Pertanggung jawab bahan habis Pakai Pusekesmas, ATK dan penggadaan.

Baca Juga:  ‎Pemerintahan di OI Tetap Berjalan

Pendataan SPK Rumah ke rumah, Pengadaan dan stiker di markup, Pemantauan Bumil Resiko Tinggi  Upaya kegiatan masyarakat esensial, Pelaksaan program Kompikluasi, Penimbangan Bayi, Penyuluhan MPASI dan Isi Piringku.
Supervisi kunjungan rumah, Bayi dan Balita dan Gizi.
Penyuluhan aset ekslusif.Cetak KMS remaja.
Posyandu remaja di desa.
Sweeping sasaran lansia.
Kunjugan Rumah Lansia.
Screening hipertansi dan diabetes.
Screening HIV dan Spilis.
Program Pengendalian Fekto.
Cetak Formulir Jumantik.
Transport kordinator Jumantik.
Bukti SPJ penyuluhan DBD.
Penyuluhan DBD di SD.
Pemanfaatan Toga.
Penjaringan Donor darah dan Bibir Sumbing.
Pemantauan Obat di Pustu oleh petugas farmasi.
Pemantauan Invenataris pustu.
Uang harian Loka Karya Mini (Lokmin). konsumsi Lokmin.
Rapat lintas sektor.
Uang harian rapat lintas sektor.
Pembinaan jaringan dan jejaring
ATK Fiktif.
Biaya Konsultasi kabupaten.
Program Kesehatan Jiwa.
PEMBINAAN RUMAH SEHAT.
UANG PETUGAS Pembinaan Rumah Sehat.
Cetak belangko kartu rumah.#hen

Komentar Anda
Loading...