Anggota DPD: Daerah Perbatasan Disegani Negara Tetangga

22
Anggota DPD sebut daerah perbatasan mengalami perkembangan pesat sehingga disegani negara tetangga.

Jakarta, BP–Anggota DPD RI Abraham Paul mengatakan, daerah perbatasan yang diidentikan dengan ketertinggalan, kemiskinan dan keterbelakangan, kini menjadi daerah terdepan serta disegani negara tetangga. Daerah perbatasan kini menjadi daerah kebanggaan karena disegani negara tetangga. “Ke depan daerah perbatasan yang memiliki jalan-jalan tikus yang sering disalahgunakan akan diperhatikan,” ujar Abraham Paul.

Menurut Abraham, perekonomian masyarakat juga tumbuh akan tetapi masih perlu pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar masyarakat mandiri dan tidak tergantung pada negara tetangga.

Baca Juga:  Anggota MPR Harap Biaya Pilkada Tidak Bebani APBD

Anggota DPD Edwin Saputra berharap di periode kedua pemerintahan Jokowi pembangunan di wilayah perbatasan dapat ditingkatkan lagi. Dan perlu dibekali ilmu pertanian dan perkebunan, agar mereka bisa bertani dan berkebun.

“Payung hukum Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) juga perlu ditingkatkan sebagai badan yang bertugas khusus di daerah perbatasan. Pembangunan telekonomikasi radio dan televisi agar masyarakat memiliki nasionalisme tinggi,” tutur Edwin.

Baca Juga:  DPD RI Tingkatkan Kemitraan Strategis Dengan Uni Eropa

Selama ini kata dia, mereka yang tinggal di perbatasan banyak menonton dan mendengar dari Malaysia atsu Singapura.

Sekretaris BNNP Mihajar Diantoro menjelaskan, pemerintah sangat serius membangun perbatasan. Sebab, dari luas 2000 km daerah perbatasan di Kalimantan, Kemen PUPR sudah membangun jalan 1.700 Km. Baik yang sudah dibangun, sedang dibangun maupun sedang dibuka. “Tinggal 300 km. Semoga tahun 2020 seluruh infrastruktur di perbatasan sudah selesai,” katanya.

Sepanjang 2.000 Km itu lanjut Mihajar, meliputi Entikong, Sambas, Badau, Bengkayang, Sanggau Ledo, Kapuas (Kalimantan Barat), dan Payau, Babakan, Berau (Kalimantan Timur), dan ke Timur ada Guinea Baru, perbatasan Papua dengan Papua Neugini, Australia, dan lain-lain.

Baca Juga:  Sekjen DPD RI Terima Konsultasi DPRD Tanah Datar

“Selain infrastruktur jalan, ada bandara, dan pelabuhan. Pembangunan massif itu akan cepat selesai jika didukung 4 sumber dana; Pemda Pemrovinsi, Kabupaten, APBN dan swasta. Jika keempat itu tak bergerak perlu CSR atau insentif dari perusahaan,” paparnya.#duk

Komentar Anda
Loading...