Jakarta, BP–Anggota MPR RI Ali Taiher Parasong menegaskan, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) diperlukan untuk mengontrol capaian kinerja dan anggaran pembangunan. Pembangunan lebih terukur, terarah serta langsung bisa dirasakan rakyat.
“Amandemen atau tidak, yang terpenting negara harus memiliki haluan negara, agar anggaran dan pembangunan terukur dan terarah dengan baik,” ujar Ketua Komisi VIII DPR itu di ruangan wartawan DPR, Jakarta, Senin (29/7).
Menurut Ali Taher, proses pembangunan tergantung pada janji-janji kampanye atau visi misi presiden. Akibatnya, proses pembangunan tergantung kepada presiden. Itulah yang terjadi setelah era reformasi digulirkan. “Hakuan Negara sangat penting agar anggaran di APBN tidak terstruktur, sistimatis dan masif,” jelasnya.
Pengamat Politik Emrus Sihombing menegaskan, GBHN dihidupkan kembali bukan untuk mengatur secara detil terkait teknis pelaksanaan maupun besaran anggarannya. Sehingga, pemerintah tidak bisa berbuat maksimal dan tidak inovatif. “GBHN itu hanya panduan bagi penyelenggara negara untuk membangun bangsa dan negara demi kesejahteraan rakyat,” katanya.
Emrus meminta MPR RI dan masyarakat mencermati pasal per pasal atau ayat per ayat dari rencana amandemen UUD NRI 1945 secara terbatas tersebut. Soalnya, kalimat politisi itu terkadang bersayap serta memiliki kepentingan. “Misalnya wilayah kekuasaan negara disebut dibagi-bagi , makanya ada jabatan gubernur, bupati dan wali kota. Harusnya kata bagi harus terdiri dari, karena Indonesia bukan negara liberal,” jelas Emrus. #duk