Komisi V DPRD Sumsel Temukan Fakta Masuk SMA Taruna Indonesia Hanya Ada Test Fisik dan Test Kesehatan Luar

Palembang, BP
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel telah menggelar rapat dengar pendapat antara Sekolah SMA Taruna Indonesia Palembang dan juga Tim Investigasi dan Evaluasi dari Dinas Pendidikan Sumsel, Senin (22/7).
Pemanggilan tersebut terkait tewasnya dua orang pelajar SMA Taruna Indonesia Palembang lantaran kelalaian melakukan MOS (Masa Orientasi Sekolah) yaitu Delwyn Juliandro, Sabtu (13/7) lalu dan Wiko Jeriyanda (16) yang sempat dilarikan ke RS Karya Asih Lebung Gajah dalam kondisi kritis, kini menghembuskan nafas terakhirnya di ruang perawatan RS RK Charitas, Jumat (19/7) pukul 20.00.
Hadir dalam rapat tersebut Kepala Sekolah SMA Taruna Indonesia Palembang Tarmidzi Indrianto dan Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas (Kabid SMA) Dinas Pendidikan Sumsel, Bonny Syafriyan, rapat dipimpin Ketua Komisi V DPRD Sumsel Fahlevi Maizano.
Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Fahlevi Maizano mengaku sangat menyesalkan kepada pihak sekolah yang tidak melakukan test kesehatan penuh atau general chek up kepada para siswanya.
“ Mereka mengatakan kalau sekolah ini dari awal punya khususan untuk mereka yang ingin masuk TNI Polri, kalau mereka sudah mengkhususkan ke TNI /Polri seharusnya mereka melakukan cek kesehatan paripurna (general chek up) tapi itu tidak mereka lakukan, mereka hanya test fisik dengan test kesehatan luar seperti postur, berapa kali sit up, push up dan lari, seharusnya dilakukan pemeriksaan secara paripurna, entah itu darah, jantung, harusnya itu , ini tidak mereka lakukan, tapi kami belum ngomong ini kelalaian , inilah yang harus dievaluasi oleh Dinas Pendidikan,” katanya.
Dia mencontohkan Sekolah Olahraga yang tidak langsung menerapkan fisik siswa baru setelah tiga bulan baru siswa tersebut mengikuti kegiatan fisik.
“ Karena mereka ini khan anak SMP baru masuk SMA tentu kita tahu anak ini, apa ada penyakit bawaan, apa fisiknya bagus atau tidak , seharusnya sekolah sudah mengantisipasi itu , ternyata ini tidak,” katanya.
Saat ini Komisi V DPRD Sumsel tidak akan mengeluarkan rekomendasi sekarang karena tim investigasi dan tim evaluasi lagi berjalan, terlalu dini kalau Komisi V DPRD Sumsel mengeluarkan rekomandasi.
“Cuma rekomendasi kami ke Diknas untuk bekerja sebaik-sebaik mungkin membuat ini lebih terang secara dministrasi, secara program kegiatan maupun akademiknya, semuanya harus di evaluasi,” katanya sembari mempertanyakan apakah kegiatan fisi sekolah tersebut apakah izin dari Diknas Sumsel atau tidak.
Untuk MPLS sendiri dari awal tidak boleh dilakukan kontak fisik dan pengawasannya dilakukan oleh guru minimal 5 sampai 10 siswa ada 1 guru/ pembimbing/pembina dan ini harus dilihat juga di kegiatan sekolah ini.
Dan tidak boleh melibatkan senioritas, senioritas hanya dilibatkan untuk kepanitian dan tidak boleh dalam kegiatan tersebut hanya membantu menyiapkan apa yang dibutuhkan.

“ Kita lihat terlibat tidak senioritas disitu, “ katanya.
Dan menurut politisi PDIP ini, kegiatan tersebut menurut pengakuan pihak sekolah berkerjasama dengan TNI dan ini akan dilihat , apakah kerjasama dengan TNI apakah secara perorangan atau institusi dan sejauh mana keterlibatan TNI.
“SOP sekolah itu bagaimana, rundown kegiatan bagaimana, tiga hari di sekolah bagaimana , tiga hari dilapangan bagaimana, itulah kita ingin tahu melibatkan tim medis tidak dalam kegiatan tersebut, tim medisnya sampai sejauh mana , apakah mau menanggulangi mereka yang hanya kecapean atau kelesuan dan mendampingi terus dalam kegiatan itu, banyak yang harus kita kejar tapi kalau kita kejar itu akhirnya tim investigasi dan evaluasi Diknas Sumsel terlalu cepat kami penyampaikan itu, makanya kami lihat dulu,” katanya.
Pihaknya ingin masyarakat tahu apa permasalahan yang terjadi. Investigasi dan evaluasi ini juga kan bersifat menyeluruh, artinya akan diperiksa akreditasi sekolah itu, programnya berjalan dengan baik atau tidak. Kalau memang program yang berjalan menyalahi aturan, tentu harus ada tindakan yang harus dilakukan oleh Diknas Sumsel.
Hal senada dikemukakan Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli mengharapkan jangan sampai kasus ini menjadi bola salju dalam artinya kejadian ini ada di sekolah lain tapi tidak mencuat.
“ Karena di PermendikbudNo 18/2016 jelas kalau MPLS itu ada waktunya , diatur siapa penyelenggaranya, orangnya termasuk gurunya bukan siswa, Diknas dalam mendalami investigasinya kedepan akanmengevaluasi sekolah-sekolah ini dan kami Komisi V minta juga memasukkan dalam evaluasi investigasnya sehingga hasil MPLS dari sekian banyak SMA Se-Sumsel tahu, apakah efektif atau tidak, atau jangan –jangan kita mengusulkan dihilangkan kegiatan MPLS ini,” katanya.
Sedangkan Kepala Sekolah SMA Taruna Indonesia Palembang, Tarmidzi Indrianto usai rapat dengar pendapat tidak banyak berkomentar.
Ia mengaku bahwa pihak sekolah selalu melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan siswa di sekolah termasuk juga pengawasan pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

“Pengawasan tetap kita lakukan seperti bagaimana biasanya, semua kegiatan selama MPLS pun sudah dilakukan oleh ahlinya sesuai bidang masing-masing. Dalam pantauan kita hal yang dilakukan sudah baik awalnya. Dari tahun 2005 kita sudah dibantu oleh siswa dalam MPLS siswa baru yang sifatnya membantu kegiatan tersebut,” kata Tarmidzi.

Ditanya soal tes kesehatan untuk masuk ke SMA Taruna Indonesia Palembang, kata dia, tes kesehatan yang dilakukan hanya bersifat general dengan melihat postur tubuh siswa dan kesehatan luar.

“Sifat tes kesehatan kita tidak langsung secara mendalam, artinya kita hanya melihat postur siswa dengan dibantu orang-orang yang ahli dibidang itu,” katanya.

Dirinya tidak ingin berkomentar ketika disinggung mengenai jumlah lulusan SMA Taruna Indonesia Palembang yang menjadi anggota militer.

“Saya rasa sudah cukup yah, untuk data lulusan kami yang masuk jadi anggota militer datanya ada disekolah,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas (Kabid SMA) Dinas Pendidikan Sumsel, Bonny Syafriyan mengatakan, tim investigasi dan tim evaluasi sudah mulai bekerja dan akan melaporkan hasil investigasi paling lambat hari Kamis (25/7) nanti.

“Kebetulan hari ini kita dipanggil Komisi V DPRD Sumsel bersama dengan Kepsek SMA Taruna Indonesia. Kita jelaskan sudah sejauh mana yang sudah kita lakukan, saat ini belum kita selesaikan investigasi kita. Nanti, setelah semuanya selesai akan kami laporkan ke Bapak Kadis dan langsung laporan ke Bapak Gubernur. Mudah-mudahan hari Kamis nanti sudah ada laporan finalnya,” kata Bonny.

Untuk rekomendasi penutupan sekolah, ia belum ingin mengambil kesimpulan terlalu cepat karena proses investigas dan evaluasi masih berjalan.

“Bisa saja rekomendasi sampe penutupan, tapi kita belum ambil kesimpulan mana yang mungkin jadi rekomendasi pasti akan disampaikan langsung,” katanya.#osk