Ketua DPC PDIP Kota Palembang, Ir H Zulfikri Kadir
Palembang, BP
Menjelang Konperda dan Konpercab PDIP Seluruh Sumatera Selatan (Sumsel) tanggal 14 Juli mendatang, bursa calon Ketua DPC PDIP kota Palembang semakin menghangat sejumlah nama muncul dan saling klaim dukungan juga muncul dari para kandidat.
Padahal tata cara pemilihan Ketua DPC tertuang dalam PP No. 28 Tahun 2019 yang dikeluarkan DPP PDIP jelas menyebutkan “Pemilihan diawali dengan Musyawarah Cabang yang diikuti seluruh PAC. Nama yang muncul itu kemudian dibawa ke DPP untuk kemudian dipertimbangkan.
Ketua DPC PDIP Kota Palembang, Ir H Zulfikri Kadir mengatakan,
sebelum digelar konpercab ada namanya rakercab, dalam proses rakercab inilah menurutnya proses penjaringan dalam pengertian terukur bahwa untuk pengurus DPC diusulkan oleh pengurus PAC, pengurus PAC ada 11 orang, pengurus DPC ada 19 orang.
“Pengurus PAC 11 orang itulah bermusyawarah untuk memunculkan siapa yang pas dan pantas menjadi ketua DPC sebanyak tiga orang siapa saja yang penting dari internal, pengurus DPD diusulkan pengurus DPC 19 orang pengurus DPC bermusyawarah mengusulkan lima orang calon, siapa saja yang penting dia internal, kalau ada diluar internal, itu tadi namanya ujuk-ujuk, pasti ada kepentingan, inilah jangan ada kepentingan pilkada dia mau jadi ketua, iyo kalu menang , kalau kalah? Tinggalkannya,” katanya, Selasa (9/7).
Karena itu dia mengingatkan agar jangan kubu-kubuan dalam tubuh PDIP.
“Takutnya kalau dia tidak terpilih , akan merapat kepada partai lain, tingkat partai nasional dia membentuk partai lain hal-hal seperti ini yang harus dihindari.Untuk pengurus cabang, kalau tidak salah ada 17 orang, dari 17 pengurus PAC dia mengusulkan tiga nama ketua , bisa saya orang lain, bisa saya , A, B, C, bisa A, B, D, bisa A, C, B dan terjaringlah 17 orang,” katanya.
“Apakah sudah bisa dipastikan bila satu nama itu (calon Ketua DPC PDIP ) terjaring oleh 17 kecamatan, belum tentu, tapi minimal nama itu disebut orang.Kalau tidak ada satu orangpun dari pengurus cabang maupun PAC menyebutkan namanya , saya kita terlalu riskan untuk dipilih,” katanya.
Setelah nama tersebut diusulkan dalam rakercab , nama tersebut dibawa ke DPP PDIP di Jakarta , karena data base DPP PDIP cukup menyimpan data kepengurusan dan prestasinya .
“ Apakah moralitasnya , kredibilitasnya itu cukup oleh DPP dan itu tidak terlepas dari penilaian dari DPD ,” katanya.
Pihaknya sendiri sudah melaksanakan rakercab beberapa waktu lalu dan nama nama yang diusulkan sudah dicatat dan dibawa.
“Saat konperda dan konpercab nama itu dibawa oleh pengurus DPP jadi bisa dalam pengertian tiga nama, DPP itu punya penilaian terhadap DPD maupun DPC, ada berkualitas baik, ada berkualitas sedang ada berkualitas kurang baik , jika DPC dan DPD baik kreteria atau pertimbangannya hasil pilpres dan hasil pileg, jika suatu daerah hasil pilpresnya kurang siknifikan, kadang kadang menang kursi tapi kalah suara, itulah DPP menilai jika DPC ini penilaiannya sedang, kalau sedang DPP punya penilaian bahwa yang pantas kamu pilih nanti tiga orang ini, DPP sangat objektif untuk kepentingan 2020 (Pilkada Sumsel ) dengan kepentingan tahun 2024,” katanya.
Selain itu menurutnya jika dipilih pengurus dan ketua DPC PDIP yang baru maka menurutnya ditakutkan konsolidasi akan macet.
Ketika ditanya apakah akan mencalonkan sebagai Ketua DPC PDIP kota Palembang, Zulfikri Kadir mengatakan itu urusan nanti.
Menurut Zulfikri terpilih atau tidak seseorang untuk memimpin DPC PDIP kota Palembang dilihat dari elektabilitas .
“ Kalau elektabilitas kita tinggi mungkin diperhitungkan orang , jangan semata-mata mau nyalon pilkada itu semata-mata , ada duit baru nyalon nah itu tidak boleh,” katanya.
Dan dirinya menurutnya bisa kembali menyalonkan diri sebagai Ketua DPC PDIP kota Palembang ,” Aku baru sekali jabat Ketua DPC PDIP kota Palembang dan nyalon ini tidak ada batasan umur, tapi kebiasaan kalau dua kali jabat jadilah, tapi apakah bisa tiga kali, bisa kalau memang dibutuhkan , tidak ada guna masang yang baru kalau dia babak belur,” katanya.
Menurutnya jangan sekali-kali mengkondisikan untuk menjabat sebagai Ketua DPC PDIP, padahal nama ketua DPC PDIP itu untuk di musyawarahkan guna menghindari pengkondisian dan polarisasi jika itu terjadi maka ada uang yang bermain.
“ Makanya jabatan ketua PDI tidak untuk diperebutkan tapi dimusyawarahkan, dibimbing, dikoordinasikan dan inilah salah satu kepeloporan PDI Perjuangan , ini menjadi contoh bahwa pada kongres PDIP yang di percepat nanti salah satunya yang bisa diambil adalah soal kepeloporan, mudah-mudahan kepeloporan ini ditiru guna mengantisipasi hasil keputusan Pilpres tadi, “ katanya.
Ini juga menurutnya, bertujuan agar tidak terjadi polarisasi, kubu kubuan.
karena jika terjadi polarisasi atau kubu kubuan , kalau salah satu kubu menang , maka kubu lain tidak terakomodir.
“Ini jangan sampai terjadi karena menjadi kader PDIP tidak gampang baik kader secara klasikal maupun yang di sebut pendelegasian (alami). Bisa jadi seorang kader PDI Perjuangan itu bisa menjadi pengurus atau pimpinan di ormas lain bisa di HMI, bisa di tempat lain di PDIP ada banteng muda. Karena itu diperlukan tata tertib dalan kaderisasi yang tidak lain untuk kesinambungan
” Boleh saja dari atas ke bawah dan tidak ada larangan .
Selain itu juga agar tidak masuknya orang dari luar karena PDIP sangat menghormati proses kesinambungan, kesinambungan ini untuk mengukur kinerja kader selain itu juga melihat moralitas, kredibilitas . #osk