Jakarta, BP–Ketua DPD RI menilai, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berhasil, tertib, aman dan damai dengan evaluasi regulasi agar pelaksanaan pemilu ke depan lebih baik. DPD juga mengajak semua pihak agar menghormati instrumen hukum dan konstitusi negara kita.
“Kita harus apresiasi bahwa pelaksanaan pemilu paling rumit dan terbesar di dunia terlaksana dengan baik, berjalan tertib, aman, lancar dengan berbagai catatan dan evaluasi. Penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu, DKPP sudah menjalankan tugas dengan baik tanpa intervensi sedikitpun dari pemerintah. Jadi saya minta jangan ada pihak-pihak mencoba melakukan kebohongan yang berusaha mendelegitimasi kinerja penyelenggara pemilu, semua pihak harus menahan diri hingga 22 Mei 2019,” ucap Ketua DPD RI Oesman Sapta saat memberikan keterangan pers usai rapat kerja dengan Kemendagri, Kemenkumham, Kapolri, Kejagung,BIN dan Panglima TNI di Gedung DPD RI, Selasa(7/5).
Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani menambahkan, penyelenggaraan Pemilu telah dilaksanakan secara independen, tidak ada intervensi dari Pemerintah maupun aparatur penegak hukum (TNI/POLRI) dan BIN. Meskipun pemilu ini dianggap berhasil namun perlu dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang belum optimal dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 khususnya mempertimbangkan kembali ketentuan serentak.
“Komite I akan melakukan evaluasi dan kajian mendalam serta mendorong agar Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan secara regulatif terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Kami mengajak semua pihak, baik kontestan pemilu dan seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses tahapan Pemilu serta menghimbau agar segala bentuk perbedaan pendapat diselesaikan dengan menggunakan koridor hukum,” tegas Benny Rhamdani.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, secara prinsip pemilu berjalan demokratis lancar aman, terjamin dan tidak ada satu inci pun intervensi pemerintah terhadap KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.
“Perlu kami tegaskan bahwa Pemilu yang diselengarakan KPU dilakukan secara mandiri dan ketat. Pemerintah tidak ikut campur satu incipun, kita menjaga mendukung pelaksanaan pemilu berjalan baik dan mendukung netralitas ASN mendukung berjalannya pemilu. Oleh karena itu kita perlu menghormati setiap proses dan tahapan pemilu sampai ditetapkan nanti,” kata Tjahjo.
Kapolri Tito Karnavian Pemilu mengungkapkan, rangkaian panjang operasi menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan selama 1 tahun satu bulan, ini konsekwensi yang harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.
“Polri akan terus bekerja menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu, sampai tahap akhir dan menjamin rasa aman dan keamanan negara. Jika ada yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan maka petugas dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan situasi yang terjadi. Apalagi ada aksi untuk bermaksud menggulingkan pemerintah yang sah maka penegak hukum akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu,” tegas Tito.
Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan, selama penyelenggaran pemilu netralitas prajutit tetap terjaga. Selain itu, TNI Polri terus berkordinasi saling mendukung soliditas TNI Polri untuk menjaga keamanan NKRI.
“TNI Polri mengerahkan hampir seluruh personel untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu. Setelah pelaksanaan sampai penentuan penetapan hasil kami memprediksi adanya indikasi ketidakpuasan dari beberapa pihak dan dapat mengakibatkan aksi saat penetapan hasil oleh KPU nanti, maka TNI akan antisipasi menggunakan pendekatan teroterial kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara,” papar Hadi. #duk