Palembang, BP — Pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang terkesan grasa-grusu juga tingginya hutang yang harus dibayar dan biaya operasional yang dibebankan kepada APBN dinilai harus menjadi tanggung jawab daerah. Badan Anggaran Komisi V DPR RI menegaskan untuk menyetop subsidi LRT tahun 2020 mendatang.
Anggota Badan Anggaran Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, berbagai hal menyebabkan Badan Anggaran Komisi V DPR RI akan menolak pengajuan subsidi LRT untuk tahun 2020 mendatang. Apalagi setelah grass periode atau masa jangka waktu untuk tidak membayar bunga dan angsuran selesai, maka anggaran subsidi LRT ini akan semakin besar.
“Kita harus membayar angsuran dan bunga ke China Development Bank (CDB) karena sebagian besar pinjaman untuk LRT kita pinjam kesana,” ujarnya usai kunjungannya ke Palembang, Rabu (6/3).
Bambang menjelaskan jika bunganya saja 4,7 persen dari total pinjaman Rp10,9 triliun maka setiap bulan bunga yang harus dibayar Rp 45 miliar ditambah dengan angsuran juga berkisan Rp 45 miliar per bulan. “Jadi dalam sebulan biaya yang harus dikeluarkan untuk LRT sekitar Rp100 miliar perbulan ditambah dengan biaya operasional, listrik dan lainnya,” jelasnya.
Bambang menegaskan agar masyarakat Palembang siap-siap menerima estapet subsidi LRT dari APBN. Kalau yang subsidi LRT adalah APBN jadi semua masyarakat Indonesia ikut terbebani membayarkan subsidi LRT padahal yang menikmati LRT hanya masyarakat Palembang.
“Jadi ini jelas tidak adil, untuk itu mulai tahun 2020 siap-siap masyarakat Palembang harus menanggung subsidi LRT ini,” katanya.
Pengalihan subsidi akan diberikan kepada Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel. Penyetopan subsidi ini dilakukan karena proyek LRT ini dinilai grasa-grusu, tanpa ada penelitian dari Litbang Perhubungan dan badan perencanaan. Sehingga saat LRT ini sudah dibangun transportasi ini hanya bisa digunikmati oleh kalangan tertentu saja, karena tidak semua rute bisa diakses.
Ia juga menilai LRT ini hanya melalui jalu-jalur tertentu yang tidak menyentuh masyarakat bawah. “Terutama kalau dilihat LRT ini melewati rute-rute yang benar-benar tak menyentuh masyarakat bawah, mulai dari bandara, rute lainnya melewati mal dan kedua mal itu punya perusahaan swasta, jadi terkesan LRT ini pembangunannya bisa diintervensi oleh pihak swasta,” jelasnya. #pit