Jakarta, BP— Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Ralyat (Korkesra), Fahri Hamzah mengatakan, untuk mewujudkan Parlemen modern,Tim Reformasi DPR yang dibentuk sedang membangun tonggak lanjutan dari ikhtiar tersebut. Dengan tim tersebut, setahap demi setahap DPR, ingin mengajukan satu perubahan.
“Ketika pimpinan DPR yang baru, kita punya undang-undang yang relatif baru, yakni UU Nomor 17 tahun 2014 banyak nuansa baru dalam UU itu,” kata Fahri saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional dengan tema “Penguatan Kelembagaan DPR Menuju Lembaga Perwakilan Modern” di Gedung DPR Jakarta, Selasa (4/12).
Menurut Fahri, secara konseptual sudah dilakukan, bahkan ada penulisan buku Seratus Tahun DPR setebal ribuan halaman dengan sejumlah data yang diambil dari Volksraad (Dewan Rakyat) zaman Belanda. Sebagai satu kontineu bahwa di zaman Belanda ada Dewan Rakyat yang anggotanya dipilih sekitar 2000 sampai 3000 orang, dan terpilihlah beberapa pribumi menjadi anggota Volksraad. Salah seorang di antaranya Abdul Muis yang namanya diabadikan di salah satu ruangan bernama Operation Room menjadi Ruang Abdul Muis di Kompleks Parlemen,
Sebenarnya, kata Fahri, banyak orang pribumi menjadi anggota Volksraad lain waktu itu, dan mereka adalah pribumi vokal, Jahja Datoe Kajo yang berasal dari Agam, Sumatera Barat.
Sebagai anggota Volksraad, Jahja Datoe Kajo ngotot memakai Bahasa Melayu. Bahkan, dia memaksa kalau ada yang mengintrupsi pembicaraannya harus berbahasa Melayu.
“Jadi orang Belanda nggak bisa intrupsi kalau tidak bisa berbahasa Melayu. Nah, itu sedang dibuat kronologi dalam sejarah dari buku yang sedang digarap. Sementara di Tim Reformasi kita sedang merancang berbagai disain, termasuk konsep tertulisnya,” kata Fahri.
Dia menambahkan, keinginan DPR betul-betul memiliki satu tradisi legislatif atau lembaga perwakilan baku. Sebab kalau membaca Volksraad zaman Belanda, kemudian di zaman kemerdekaan dibentuklah Komite Nasiponal Indonesia Pusat (KNIP), kemudian selama demokrasi liberal (setelah Pemilu 1955), dan setelah Dekrit. Kemudian DPR GR, dan Orde Baru sampai era Reformasi kadang-kadang melihat seperti ada diskontiunitas konsepsi legalatif, seperti melompat.
“Apalagi tempat kita bukan kawasan Parlemen, tetapi kawasan Conevo yang di dalam imajinasi Soekarno, Indonesia pusat dunia atau alternatif bagi peradaban Barat dan Timur. Dan bahkan, saya masih punya keyakinan Pancasila bisa menjadi idelogi alternatif dunia,” tuturnya.
Diakui, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia, diperlukan penjurubicaraan sehingga perlu satu kelambagan yang kuat agar secara bertahap kelas politik Indonesia masuk ke kelas dunia.
“Kalau kita semakin minder, menyebabkan politik kita ini tidak mampu menjangkau dunia. Padahal, kalau kita bicara generasi awal republik ini adalah politisi kelas dunia. Jadi wajar kalau kita punya mimpi besar, mimpi menjadi pusat peradaban dunia,” papar Fahri. #duk