Jakarta, BP–Anggota MPR Arsul Sani mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018 yang mengatur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta mendapat perlindungan saksi, sertifikasi LSM pelapor korupsi serta pemberian hadiah.
“Karena itu PP ini memerlukan pengaturan lebih lanjut dari penegak hukum,” ujar Arsul di ruangan wartawan DPR Jakarta, Jumat (11//10).
PP yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 18 September 2018 mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan PP PP No. 43 Tahun 2018 bukalnlah peraturan baru namun merupakan pengganti peraturan yang dulu sudah ada, yaitu PP No. 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
Menurut Arsul Sani, PP ini memerlukan pengaturan lebih lanjut dari para penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Kalau tidak diatur, dikhawatirkan bisa menimbulkan permasalahan. Misalnya, soal perlindungan fisik dari pelapor perseorangan. “Ini belum diatur secara jelas dalam PP. Jangan sampai jiwa pelapor terancam. Ini harus diperhatikan,” katanya.
Arsul meminta agar PP tersebut lebih dulu disosialisasikan kepada masyarakat untuk menghindari kesalahan penafsiran. Sebut saja dalam soal hadiah. Kalau sudah melaporkan kasus korupsi bukan berarti langsung mendapat hadiah. Hadiah diberikan jika ada proses hukum dan pengembalian kerugian negara..
Dia memperkirakan PP No. 43 Tahun 2018 akan mendorong lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pemberantasan korupsi. Sehingga PP mengatur tentang akreditasi LSM-LSM ini. “Jangan sampai ada LSM yang kerjanya hanya melapor kasus korupsi demi mendapatkan hadiah sebagamana dijanjikan,” ujarnya.
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menegaskan, hadiah maksimal Rp 200 juta hanyalah seperseribu dari kasus korupsi senilai Rp 200 miliar. Kasus korupsi yang bernilai di atas 200 miliar bahkan triliunan seperti kasus e-KTP bernilai triliunan, pelapor tetap hanya mendapat Rp 200 juta. “Yang perlu diwaspadai adalah kolaborasi antara masyarakat (pelapor) dan penegak hukum,” katanya.
Dia juga sependapat soal risiko yang ditanggung pelapor. “Dalam pelaporan itu ada tiga hal penting, yaitu peran aktif, kualitas laporan, dan risikonya,” paparnya. #duk