Jakarta, BP –Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, besarnya anggaran pembiayaan politik jelang pemilu presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) menjadi catatan tersendiri agar bisa diawasi masyarakat secara maksimal.
“Tidak banyak masyarakat yang tahu soal anggaran pemilu. Terutama menyangkut sumber dana yang diperoleh calon kandidat saat pemilu. Entah itu sumbangan dari pengusaha atau perusahaan semua harus bisa diaudit agar tidak memicu potensi korupsi di masa mendatang,” kata Fahri di ruangan wartawab DPR Jakarta, Kamis (4/10).
Menurut Fahri, keuangan dan pembiayaan politik harus bersih dan jelas dari awal agar pemimpin yang terpilih tidak mrlakukan politik utang budi terhadap pihak yang memberikan sumbangan.
Herman Khaeron menjelaskan, persoalan dana pilpres dan pileg perlu menjadi perhatian bersama dan strategi baru terkait kebutuhan anggaran di lapangan. Karena ajang pemilu serentak menimbulkan pragmatisme di masyarakat.
Dikatakan, pilkada serentak marak dengan permainan pragmatisme yang tak bisa dihindarkan. Sedangkan Pilpres dan Pileg 2019 agak berbeda dengan pilpres sebelumnya. Masyarakat sekarang lebih fokus terhadap siapa calon presiden yang bakal dipilih, sedangkan pileg diabaikan. “ Kalau datang ke kampung yang dibicarakan capres cawapres. Ini butuh energi tambahan,” tutur Herman seraya menambahkan, pihaknya akan mengawasi hal-hal terkait pembiayaan politik guna mewujudkan pemilu bersih dan beretika.
Johnny G Plate menuturkan, saat ini tidak ada kontrol parpol bagi caleg yang kampanye. Tidak ada pihak yang tahu secara detail berapa biaya kampanye di Indonesia. Sehingga memicu besarnya biaya pemilu di Indonesia.
“Yang ada laporan administratif. Saya setuju kita harus mulai dari gagasan besar dulu,” tegas Johnny dari Partai Demokrat ini.
Diakui, pembiayaan politik masih menjadi diskusi umum di masyarakat. Perlu pengawasan yang tegas agar pemilu 2019 berlangsung fair dan bersih dari upaya politik uang. #duk