Gubernur Sumsel H Alex Noerdin saat ditemui sejumlah orang dari masyarakat Palembang menuntut penundaan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palembang di gedung DPRD Sumsel, Senin (17/9).
Palembang, BP
Sebanyak 7 kepala dan wakil kepala daerah terpilih tahap I hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni 2018 lalu, untuk periode 2018-2023, mengikuti gladi bersih atau pelatihan pelantikan yang akan dilaksanakan besok, Selasa 18 September 2018 di PSCC Palembang. Senin(17/9).
Nampak sejumlah perangkat SKPD pemerintah daerah Kota/Kabupaten, dan tim teknis gedung sudah mengisi ruangan untuk mengecek segala kebutuhan yang akan digunakan saat pelantikan.
Pihak Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan perangkat keamanan lainnya juga telah siaga berjaga di depan gedung PSCC.
Sekitar pukul 15.45, satu persatu kepala daerah terpilih memasuki gedung PSCC Palembang.
Mulai dari Bupati terpilih 2018-2023 daerah Muaraenim, disusul wakilnya. Berselang kemudian Wakil Walikota Palembang Terpilih, Fitrianti Agustinda. Fitrianti Agustinda datang bersama rombongan, dengan mengenakan seragam casual berwarna krim dan sepatu pantofel hitam.
Tepat pukul 16.17. Walikota Palembang terpilih, Harnojoyo menyusul masuk ke gedung PSCC yang ditemani sang istri. Harnojoyo mengucap rasa syukur atas terpilihnya ia untuk memimpin kota Palembang.
Terlebih lagi pelantikan yang akan dilaksanakan esok hari merupakan bertepatan dengan hari ulang tahunnya.
Adapun 7 kepala daerah yang dilantik yakni Palembang, Prabumulih, Pagaralam, Lubuklinggau, Muara Enim, Banyuasin, dan Empat Lawang yang saat ini mengikuti gladi bersih pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap I hasil pilkada serentak tahun 2018.
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, besok pelantikan bupati dan walikota terpilih. Pelantikannya di PSCC jam 10 pagi. “Kalau ada SK dilantik. Yang belum ada SK nya belum dilantik,” ujarnya ketika diwawancarai usai paripurna XLVIII dengan agenda laporan hasil pembahasan dan penelitian komisi-komisi DPRD Sumsel terhadap Raperda Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2018 di ruang rapat paripurna, Senin (17/9).
Selain itu Gubernur Sumsel juga saat akan keluar dari gedung DPRD Sumsel ditemui sejumlah orang yang menuntut agar pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palembang di tunda karena kasusnya masih berjalan di DKPP dan Bawaslu RI.
Adi Irawan dari Masyarakat kota Palembang dari Ipari mengatakan, kalau pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tersebut tetap dilaksanakan akan melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku.
“ Pak Alex tadi bilang harus sesuai dengan mekanisme Mendagri, kalau ada SK turun siap di lantik, kalau tidak ada SK, tidak bisa dilantik, sampai saat ini SK pelantikan walikota Palembang belum turun SKnya,” katanya. #osk