Jakarta, BP— Wakil Ketua Fraksi MPR FPPP Saifullah Tamliha meminta elite politik meminimalisir isu SARA dalam pilpres 2019, karena bisa mengancam desintegrasi bangsa. Indonesia sebagai negara multi etnis dan agama, sebisa mungkin harus menghindari SARA tersebut.
“Memang sulit menghindari isu SARA, apalagi hukuman bagi pelaku Sara cukup ringan, hanya 1 tahun penjara. Sehingga, saya berharap undang-undangnya direvisi agar tak main-main dengan Sara ,” ujar Saifullah di ruangan wartawan DPR, Jakarta, Jumat (7/9).
Hal itu disampaikan dalam diskusi 4 pilar MPR RI tentang Pemilu dan Kebhinekaan bersama Direktur Lima, Ray Rangkuti.
Menurut Saifullah, penyelesaian Sara harus melalui pendekatan kekeluargaan, tidak semata-mata lewat jalur hukum. Menjeleng pilpres kedua kubu harus sama-sama menghindari SARA dan mendapat perlakuan adil.
Direktur Eksekutif Lima (Lingkar Madani) Ray Rangkuti menilai, kubu Prabowo – Sandi akan rugi jika hanya memanfaatkan isu tentatif, fluktuatif dan aktual, seperti pelemahan rupiah dan kenaikan harga telur. Sebab, begitu isu rupiah diatasi dan harga telur stabil, mereka akan kehabisan isu, seakan kepercayaan rakyat kepada Jokowi makin besar.
“Isu politik harus tema besar pengelolaan negara dan pembangunan 5 tahun ke depan. Inilah yang diabaikan kubu Prabowo. Hanya menebar isu tentatif tentang kenaikan telur,” kata Ray.
Dikatakan Ray, isu Sara masih muncul jelang Pilpres. Itu sebab, Jokowi memilih Ma’ruf Amin untuk meminimalisir isu SARA sekaligus untuk memetakan kekuatan pemilih di Banten dan Jawa Barat.
“Selama pilpres 2014 suara Jokowi di Jawa Barat dan Banten kalah dari Prabowo, sehingga dengan kehadiran Ma’ruf Amin, di kedua wilayah Barat Jawa ini akan memperkuat pemilih Jokowi,” tegas Ray. #duk