Jakarta, BP
Ketua DPR RI Ade Komaruddin (Akom), calon Ketua Umum Partai Golkar menegaskan, akan patuh pada keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar soal persiapan Musyawarah Nasional (Munas). “Saya menunggu keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar. Saya tidak ingin terjebak pada pandangan atau keputusan seseorang,” kata Ade Komaruddin, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/3).
Penegasan tersebut disampaikan Akom untuk menanggapi kesepakatan antara Aburizal dan Agung Laksono menyelenggarakan Munas Partai Golkar awal Mei 2016 di Jakarta.
Menurut Akom, kalau ada wacana, usulan, atau kesepakatan, agar disampaikan ke rapat pleno DPP Partai Golkar dan diputuskan menjadi keputusan resmi Partai Golkar, harus dipatuhi.
Demikian juga susunan panitia pengarah (SC) dan panitia pelaksana (OC) Munas Partai Golkar, Akom menunggu keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar. “Saya belum bisa menyampaikan pandangan soal kepanitiaan atau pelaksanaan Munas. Saya berharap DPP Partai Golkar segera menyelenggarakan rapat pleno dan membuat keputusan terbaik,” katanya.
Ketika ditanya, soal larangan dari pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI yang melarang tenaga ahli fraksi maupun anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI terlibat pada persiapan Munas Partai Golkar, Akom mempersilakan wartawan bertanya pada pimpinan Fraksi Partai yang menerbitkan keputusan itu. Sebagaimana diketahui, Ketua dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Setya Novanto dan Aziz Syamsuddin, menerbit keputusan yang melarang tenaga ahli di lingkugan Fraksi Partai Golkar DPR RI, tidak terlibat pada persiapan penyelenggaraan Munas Partai Golkar.
Soal aturan bahwa semua figur yang menyatakan siap maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar harus didukung minimal 30 persen, menurut Akom, hal itu diatur dalam AD/ART Partai Golkar, sehingga harus dipatuhi seluruh kader.
“AD/ART telah mengatur itu sehingga mutlak dipatuhi semua kader,” tandasnya. #duk