Puluhan orang yang tergabung dalam Institusi Pilar Relawan Indonesia (IPAR), Kamis (25/7 ) berunjuk rasa di DPRD Kota Palembang.
Palembang, BP
Puluhan orang yang tergabung dalam Institusi Pilar Relawan Indonesia (IPAR), Kamis (25/7 ) berunjuk rasa di DPRD Kota Palembang.
Massa menyampaikan dugaan Penyalahgunaan anggaran untuk memenangkan pasangan Harnojoyo dan Fitrianti Agustinda pada Pilkada kemarin.
Dalam tuntutannya, mengungkapkan bahwa ada dugaan tindak pidana penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) di lingkungan pemkot Palembang.
Diungkapkan dalam orasinya, Candra yang bertindak sebagai Koordinator Aksi (Korak) meminta dewan serta penegak hukum untuk mengusut, pemberian bantuan uang insentif operasional kepada RT/RWsebagai bantuan dana kegiatan pengurus RT/RW sebesar Rp600.000 perbulan selama dua bulan (Mei-Juni 2018).
Selain itu, Ketua RT/RW yang diberikan lnsentif diduga tidak memiliki surat penunjukan atau sebutan lain (sesuai Pasal 7 Perwali No 43 2018),
Selain itu, pihaknya juga menyoal kenaikan TPP PNS 100 persen pada Mei-Juni 2018, kenaikan gaji honorer pada Mei-Juni 2018 dan kenaikan uang makan guru KS Dinas Pendidikan se-kota Palembang.
“Kami berharap dewan dapat menjelaskan terkait laporan dugaan beberapa tuntutan yang kami sampaikan ini dan diharapkan memindakIanjuti dengan melakukam penyidikan demi tewujudnya program Pemerintah yang baik,” Kata Candra
Sementara itu Ketua DPRD Kota Palembang, Darmawan menanggapi, terkait tuntutan IPARI garis besarnya honor RT/RW dan TPP, segera menindaklanjuti semua aspirasi dan tuntutan yang disampaikan.
“Dalam waktu dekat akan kita tindaklanjuti atas penyampaian ini,” katanya.#osk