Jakarta, BP–Indonesia Traffic Watch (ITW) menyebut apabila MoU antara PT mass rapid transit (MRT) dan Gojek Indonesia wujudnya menjadikan sepeda motor sebagai angkutan umum pengumpan adalah bentuk nyata pelanggaran terhadap UU 22 thn 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan seperti yang tertuang dalam pasal 137 ayat 2.
Ketua Presidium ITW Edison Siahaan mengatakan, MoU itu nantinya sekaligus menjadi bukti bahwa konsep proyek MRT tidak matang. Itu tampak dari tidak tersedianya sarana prasarana dan infrastruktur pendukung. Sehingga gagap dan panik yang akhirnya membuat MoU dengan Gojek untuk menjadikan sepeda motor sebagai kendaraan pengumpan.
ITW mendesak MRT untuk meninjau kembali MoU dan memastikan bahwa kendaraan pengumpan yang membawa penumpang menuju stasiun MRT bukan sepeda motor. Karena sepeda motor bukan untuk angkutan umum.
Apabila MRT tetap menggunakan sepeda motor sebagai angkutan pengumpan, maka itu adalah pelanggaran hukum. Tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa gugatan dari ITW.
“Kita tidak mempersoalkan MoU dengan pihak mana pun, tetapi jika MoU tersebut bersepakat menggunakan sepeda motor untuk angkutan pengumpan, akan kami lakukan upaya hukum,” kata Edison.
Selain melanggar hukum, MRT memiliki pengetahuan yang minim soal keselamatan berlalu lintas dan akhirnya menggerus kepeduliaannya terhadap keselamatan jiwa.#rel