Jakarta, BP–Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana, menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Gedung MPR Jakarta, Kamis (13/2).
Melalui penandatangan ini, Sekretariat Jenderal MPR berkomitmen melakukan perbaikan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih khususnya di bidang sistem pengawasan internal.
“Penandatanganan ini menjadi strategis supaya pengelolaan dan pelaksanaan anggaran termasuk sistem pengawasan semakin baik. Dan nota kesepahaman ini inisiatif kedua lembaga,” kat Ma’ruf Cahyono usai penandatanganan.
Menurut Ma’ruf, Setjen MPR juga memiliki unit pengawasan internal, yaitu bagian pengawasan yang statusnya akan ditingkatkan menjadi inspektorat. “Memang fungsinya sama, tapi paling tidak dengan status inspektorat, mampu menampung misi dari pengawasan ebih bagus lagi,” tutur Ma’ruf.
Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan, tugas BPKP menjaga dan mengawal akuntabilitas yang menjadi fokus utama pemerintah . Pengawalan akuntabilitas dilakukan dari sistem pengendalian intern pemerintah dan aparat pengawasan.
“Sekretariat Jenderal MPR berkepentingan menjaga kualitas sistem pengendalian intern pemerintah dan aparat pengawasan intern pemerintah. Kalau Setjen MPR akan membentuk inspektorat akan memperkuat pilar-pilar yang menjadi penjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dari Setjen MPR,” katanya.
Ardan menambahkan, BPKP bersama Setjen MPR akan melakukan perbaikan dalam hal sistem pengawasan internal. Yang sudah baik akan terus disuport BPKP dengan peningkatan. Apalagi Setjen MPR sudah mendapat penghargaan dalam pengelolaan keuangan. “Tentu ini menjadi modal yang bagus bagi Setjen MPR karena tidak semua lembaga bisa mendapat penghargan,” jelasnya. #duk