Palembang,BP- Peneliti survei dan konsultan politik Arianto, ST,SH, M.I.KOM POL mengatakan bahwa musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sumatera Selatan yang akan digelar pada 1–2 Agustus 2026 dipandang bukan sekadar agenda memilih Ketua DPD Partai Golkar Sumsel periode 2026–2031. Lebih dari itu, Musda dinilai menjadi titik awal penentuan arah politik Partai Golkar dalam menghadapi kontestasi politik lima tahun ke depan, termasuk Pilkada serentak 2031. Musda ini memang dijadwalkan untuk memilih kepengurusan baru DPD Golkar Sumsel periode 2026–2031.
“Musda setiap partai merupakan agenda sakral dalam menentukan arah dan tujuan partai kedepan untuk mengabdi di masyrakat. Siapa pun yang terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumsel harus memiliki keberanian mengambil tanggung jawab politik yang lebih besar. Jabatan Ketua DPD tidak boleh hanya dimaknai sebagai posisi organisasi, tetapi juga sebagai simbol kepemimpinan politik yang harus diuji langsung di hadapan masyarakat,”ungkap pria yang juga merupakan ketua departemen Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) ini ketika dimintai pendapatnya, Sabtu (1/8/2026).
Mantan peneliti Lembaga Survei Indonesia ( LSI ) ini lebih lanjut mengatakan , ketua DPD Golkar Sumsel yang terpilih nanti wajib maju pada Pilkada 2031. Bukan semata-mata karena ambisi politik, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kader dan masyarakat. Jika seorang ketua partai tidak berani tampil dalam kontestasi politik, maka publik akan mempertanyakan sejauh mana ia yakin terhadap kepemimpinan dan kapasitasnya sendiri.
Partai Golkar merupakan partai besar dengan sejarah panjang melahirkan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai daerah. Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki sejarah panjang dengan Gubernur dan walikota serta bupati yang dipimpin dari kader partai Golkar. Karena itu, kepemimpinan partai di tingkat provinsi harus memiliki orientasi memenangkan kekuasaan secara demokratis, bukan hanya mengelola organisasi.
Paradigan kepemimpinan partai Golkar Sumsel lanjut pria yang juga menjabat Direktur eksekutif lembaga survei nasional Lembaga Kajian Publik Independen ( LKPI) ini kedepan harus berubah. Ketua DPD tidak cukup hanya mampu menyusun kepengurusan atau menjaga soliditas internal, tetapi juga harus mampu membangun elektabilitas pribadi dan elektabilitas partai secara bersamaan.
“Musda jangan hanya menjadi arena perebutan kursi ketua. Musda harus melahirkan pemimpin yang siap bertarung, siap menang, dan siap memimpin daerah. Kalau sejak awal tidak memiliki keberanian untuk maju sebagai calon kepala daerah, maka akan sulit membangun semangat kader hingga ke tingkat kabupaten dan kota,” tantang lelaki yang sudah 30 tahun menekuni survei opini perilaku pemilih di Indonesia ini.
Candidat Doktor Fakultas Ilmu Soaial dan Politik ( FISIP ) UNSRI ini menilai, Golkar Sumsel memiliki modal politik yang kuat. Struktur partai yang relatif solid hingga tingkat desa serta pengalaman panjang dalam pemerintahan merupakan kekuatan yang harus dimanfaatkan untuk membangun regenerasi kepemimpinan.
Kedepan, Ketua DPD terpilih harus segera menyusun peta jalan politik menuju 2029 dan 2031. Langkah tersebut mencakup penguatan konsolidasi organisasi, pembinaan kader muda, peningkatan komunikasi publik, hingga membangun jaringan dengan berbagai elemen masyarakat.
Iyan menegaskan bahwa kemenangan dalam Pilkada tidak dapat diraih hanya melalui kekuatan mesin partai. Faktor kepemimpinan, integritas, kedekatan dengan masyarakat, serta kemampuan menghadirkan solusi terhadap persoalan daerah menjadi penentu utama.
“Politik hari ini sudah berubah. Masyarakat tidak lagi hanya melihat bendera partai, tetapi juga melihat kualitas figur. Karena itu Ketua DPD Golkar Sumsel harus menjadi figur yang mampu diterima lintas kelompok masyarakat,” jelas lelaki yang gemar memakai baju batik ini.
Ditambahakan lelaki yang juga berprofesi sebagai Advocad ini, momentum Musda harus dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi terhadap perjalanan organisasi selama lima tahun terakhir. Evaluasi tersebut diperlukan agar Golkar mampu memperkuat posisi sebagai salah satu partai utama di Sumatera Selatan.
Ditambahkan Iyan bahwa kepemimpinan partai tidak boleh berhenti pada aktivitas administratif. Ketua DPD harus hadir di tengah masyarakat, memahami kebutuhan rakyat, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, kalangan akademisi, organisasi kepemudaan, hingga komunitas masyarakat sipil.
Ketua partai harus menjadi pemimpin yang terlihat bekerja. Jangan hanya muncul menjelang pemilu atau pilkada. Kedekatan dengan masyarakat dibangun setiap hari, bukan hanya ketika membutuhkan suara.
Menurut Iyan, apabila sejak awal Ketua DPD berhasil membangun rekam jejak yang kuat, maka peluang Golkar mengusung figur sendiri pada Pilkada 2031 akan semakin terbuka. Sebaliknya, apabila kepemimpinan organisasi tidak mampu membangun kepercayaan publik, Golkar berpotensi kembali bergantung pada figur dari luar partai. Regenerasi politik menjadi tantangan besar yang harus dijawab kepengurusan baru. Kader-kader muda harus diberi ruang untuk tampil sehingga Golkar tetap menjadi partai yang relevan menghadapi perubahan zaman.
Iyan dalam hal ini berharap proses Musda berlangsung demokratis, terbuka, dan menghasilkan pemimpin terbaik bagi Partai Golkar Sumatera Selatan.
“Siapa pun yang terpilih nanti harus memahami bahwa kemenangan Musda bukanlah garis akhir. Itu justru garis start untuk membangun kekuatan politik menuju Pemilu dan Pilkada berikutnya. Saya berpandangan, Ketua DPD Golkar Sumsel yang baru harus menyiapkan diri sejak sekarang untuk menjadi calon kepala daerah pada Pilkada 2031. Itulah ukuran kepemimpinan politik yang sesungguhnya,” pungkas lulusan terbaik ilmu komunikasi politik ini dengan lantang.#udi