Palembang, BP–Presiden Joko Widodo menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH), di lapangan SMA Negeri 1 Palembang. Lantas menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di PSCC.
Kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini membawa kabar gembira untuk masyarakat Provinsi Sumatera Selatan karena dalam waktu dekat, Februari mendatang, bantuan PKH 2018 Tahap I akan cair.
Cuaca lembab usai hujan, pagi hingga siang, Senin (22/1), tidak menyurutkan semangat masyarakat bertemu langsung presidennya. Jokowi hadir di tengah-tengah masyarakat Sumsel didampingi Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, juga Wakil Walikota Palembang Fitri Agustinda, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo, Kadisdik Palembang Ahmad Zulinto, dan Kepala SMA Unggul Negeri 1 Palembang Nasrul Bani.
Jokowi mengingatkan masyarakat, dana KIP dan PKH hanya diperbolehkan untuk pendidikan dan gizi dalam mencerdaskan dan menyehatkan anak-anak bangsa. Ia berpesan dana tersebut jangan sampai dipakai untuk beli pulsa maupun rokok.
“Saya titip anak-anak semua, dana ini digunakan untuk pendidikan atau yang berkaitan dengan sekolah. Kalau ada yang ketahuan beli pulsa kartunya dicabut. Kalau anak-anak sehat, anak-anak pintar, masa depan anak akan baik akan cerah. Pendidikan itu penting untuk negara agar bisa bersaing dengan negara lain,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut Presiden membagikan 1.004.250 kartu yang diserahkan secara simbolis kepada 1.700 siswa.
“Jadi yang dapat kartu (KIP-red) siswa akan mendapatkan bantuan. Kalau SD mendapatkan Rp450.000, SMP Rp750.000, dan SMA/SMK sederajat akan mendapatkan Rp1 juta,” ujarnya.
Selain KIP, Jokowi juga membagikan secara simbolis bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada ribuan keluarga. Untuk PKH, setiap keluarga tidak mampu menerima bantuan Rp1,89 juta tiap tahunnya. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, hingga anak.
“Semoga Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan betul-betul bermanfaat bagi kita semua untuk mencerdaskan dan menyehatkan anak-anak kita, sehingga nanti sumber daya kita betul-betul dapat berkompetisi dengan negara lain,” ucapnya.
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, Sumsel lebih dulu menerapkan bantuan pendidikan, bahkan menggratiskan semua pelajar dalam Program Sekolah Gratis (PSG).
“Sekolah gratis dari SD sampai perguruan tinggi, dan terus kita maksimalkan dari tahun ke tahun. Yakin bahwa Sumatera Selatan menjadi pelopor sekolah gratis secara nasional,” terang Alex.
Berkenaan dengan KIP, Alex mengaku sangat berterima kasih atas bantuan dari Presiden berupa uang tunai bagi pelajar dari keluarga prasejahtera.
Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo mengatakan, KIP yang dibagikan secara angka memang tidak semua seperti Program Sekolah Gratis. Setidaknya, semua program bisa saling membantu.
“Besarannya seperti apa yang disampaikan Presiden, tapi tidak semua seperti PSG hanya sekitar setengah dari total pelajar di Sumsel yang mendapatkan KIP,” terang Widodo.
Terkait pengawasan, Widodo mengaku akan melakukan kroscek berkala dan melakukan pengawasan sehingga KIP bisa tersalurkan kepada yang berhak menerima.
“Artinya potensi penyelewengan sulit, karena bantuan langsung masuk ke rekening penerima KIP, dan kita sejauh ini membantu pengawasan. Jika ada dugaan maka akan kita lakukan kroscek dan penindakan sesuai SOP,” pungkasnya.
Menurut Menteri Sosial Idrus Marham, untuk tahun 2018, PKH di Sumsel menjangkau 353.481 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total bantuan Rp668 miliar.
Sedangkan di Kota Palembang untuk tahun 2018 ini saja menjangkau sebanyak 7.895 KPM, dengan bantuan senilai Rp149 miliar.
“Kami mengundang 1000 KPM, yang hadir 994 KPM dari 14 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Rencana penyaluran bantuan sosial tahap pertama tahun 2018 akan cair di bulan Februari,” tuturnya disambut tepuk tangan hadirin.
“Untuk KIP, jumlah penerima di Kota Palembang mencapai 104.280 siswa. Sementara yang dihadirkan pada acara sebanyak 1.700 siswa (SD 615 siswa, SMP 402 siswa, SMA 286 siswa, SMK 255 siswa, Kesetaraan Paket A 134 siswa, Paket B 24 siswa, dan Paket C 14 siswa,” tambahnya.
Sementara dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di PSCC, Jokowi bikin ribuan warga tergelak. Ia mendadak minta Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengiriminya ikan betok.
Permintaan aneh itu disampaikan Jokowi setelah ia kebingungan mendengar jawaban seorang ibu yang maju ke panggung untuk memperebutkan hadiah sepeda. “Ayo coba ibu sebutkan tujuh nama ikan yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Dengan polos ibu-ibu berhijab hitam asal Muaraenim itu menyebut nama-nama ikan yang dihapalnya, yakni ikan patin, ikan gabus, ikan toman, dan ikan betok. Saat mendengar nama ikan betok itulah Jokowi langsung mengernyitkan dahinya. Ekspresinya yang khas itu membuat warga kembali tertawa riuh.
“Memang ada ya ikan betok? Kok saya baru dengar. Ikan apa ini? Besar atau kecil ikannya. Coba pak gubernur nanti tolong saya dikirimi ikan betok ya,” ujarnya sambil tertawa.
Selain memberikan sejumlah pertanyaan, Presiden Jokowi wanti-wanti berpesan kepada ribuan warga yang telah menerima sertifikat. Salah satunya adalah warga diminta hati-hati saat akan ‘menyekolahkan’ sertifikat ke bank atau lembaga keuangan lainnya.
“Saya titip setelah pegang sertifikat ini biasanya disekolahkan. Betul tidak? Saya titip kalau mau diagunkan di bank tolong dikalkulasi betul. Tolong dihitung bisa angsur dan bisa cicil atau tidak, jangan dipaksakan. Kalau sudah dapat pinjaman ke bank, jangan dipakai untuk kesenangan pribadi, tapi nabung dan investasi,” ujarnya.
Dikatakan Jokowi, saat ini pemerintah menargetkan akan segera mensertifikasi semua lahan yang belum bersertifikat di semua provinsi. Termasuk lahan tempat ibadah seperti masjid, gereja, kelentang, dan vihara. “Di Indonesia harusnya sertifikat yang dipegang masyarakat itu ada 126 juta. Tapi sampai 2015 baru 46 juta yang bisa diberikan pada masyarakat. Jadi ada 80 juta sertifikat yang jadi PR pemerintah untuk diberikan pada masyarakat,” jelasnya.
Untuk merealisasikan rencananya itu, Jokowi mengatakan sudah mengingatkan kepada menterinya agar hati-hati. “Tahun lalu saya berikan target 5 juta sertifikat harus selesai dan Alhamdulillah selesai. Tahun ini 7 juta harus keluar dari kantor-kantor BPN. Biar semua pegawai kantor BPN tidak tidur, tahun depan 9 juta. Nanti 2025 harus rampung semua ga tau jurusnya apa Menteri sama BPN. Kalau target gak ketemu, saya bilang bapak hati-hati bisa gak jadi menteri lagi,” tegasnya.
Menurutnya masalah sertifikat ini sangat mendesak karena setiap kunjungan ke desa, atau kampung dia selalu mendengar keluhan sengketa lahan baik di Jawa, Kalimantan, Sulawesi semua sama. Dengan adanya sertifikat ini masyarakat katanya sudah memiliki tanda bukti hak hukum atas tanah. Mengingat masalah sengketa tidak hanya melibatkan individu dan individu tapi individu dan perusahaan, BUMN, maupun pemerintah. “Kalau sudah pegang sertifikat ini, sudah enak dari sisi hukum,” ujar Jokowi.
Selain soal sertifikat Jokowi juga berpesan, agar masyarakat Indonesia tetap menjaga kerukunan menjelang Pilkada yang akan digelar tahun ini, baik Pilkada kabupaten kota, maupun provinsi dan pemilihan presiden.
“Tahun ini akan ada 171 pilkada di Indonesia. Di Sumsel juga ada lima kabupaten dan empat kota. Ini proses demokrasi 5 tahunan. Pilihlah pemimpin yang paling baik. Dan jangan sampai pilihan berbeda antar tetangga dan kampung jadi tidak rukun,” ujarnya.
Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan A Djalil menjelaskan, pada kesempatan kali ini pihaknya menyerahkan sebanyak 5534 sertifikat kepada rakyat. Dari jumlah tersebut ada sekitar 4.000 orang yang hadir menerima langsung sertifikat yang diberikan secara cuma-cuma tersebut. Ribuan sertifikat tersebut di antaranya diberikan pada 1200 orang dari Palembang, 1346 orang dari Banyuasin, Kemudian 1000 orang dari OKI, Muaraenim 200 penerima, Prabumulih 100 penerima, OKUS 27 orang, Lubuklinggau 40 orang, Empatlawang 10 penerima, Musirawas 60 orang dan beberapa kabupaten kota lainnya.
“Tahun ini ada 230.000 bidang tanah yang disertifikat di Sumsel. Tahun depan kita akan lakukan dengan jumlah yang sama. Ada juga sertifikat untuk rumah ibadah. Sertifikat rumah ibadah ini dimulai di Sumsel jumlah yang hadir 505 penerima sertifikat dari penerima wakaf bagian agama dan lainnya,” jelasnya Sofyan.
Dalam acara penyerahan sertifikat tersebut, Presiden Jokowi memberikan sertifikat secara simbolis kepada 12 orang perwakilan. Masing-masing penerima berasal dari kalangan beragam mulai dari ibu rumah tangga, buruh, petani hingga pedagang.
Acara penyerahan itu sendiri dimulai sekitar pukul 09.39. Sejumlah pejabat hadir termasuk Kapolri Tito Karnavian dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang asli Palembang. Usai menyerahkan sertifikat dan bagi-bagi sepeda, sebelum meninggalkan lokasi, Jokowi juga membagi-bagikan souvenir saputangan batik dan kaos di depan gedung PSCC. #osk/sug