Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR Mahyudin menjelaskan, para pendiri bangsa membentuk bangsa dan negara ini untuk semua golongan dan memilih Pancasila sebagai dasar demokrasi. Sehingga pemilihan langsung untuk memilih kepala daerah tak cocok dengan Pancasila. “Dengan pemilihan langsung ada kelompok masyarakat yang tak terwakili. Pancasila mendorong kita untuk bermusyawarah dan bermufakat,” ujar Mahyudin di Jakarta, Kamis (19/10) dalam acara Seminar Nasional Partai Golkar yang mengambil tema Revitalisasi Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Perjuangan Partai Golkar.
Menurut Mahyudin, dalam soal ekonomi pun sistem ekonomi kita sudah mengarah ke liberal. Padahal, sistem ekonomi kita berlandaskan Pancasila. Golkar sudah merancang negara kita menjadi negara kesejahteraan.
Dia berharap seminar itu bisa melahirkan ide yang bisa dilaksanakan serta menjadikan Pancasila menjadi perilaku sehari-hari. “Kita menaruh harapan pada Golkar untuk memperjuangkan Pancasila sebagai perilaku masyarakat Indonesia,” kata Mahyudin.
Dikatakan, sebagai negara yang telah bebas dari penjajahan harusnya menjadi jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. “Sekarang saatnya mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat. Jangan bicara atau ngurusin yang njelimet.
Diakui Mahyudin, meski kondisi Indonesia saat ini lebih baik namun di beberapa daerah masih ada anak-anak sekolah tidak memakai sepatu, masih ada daerah belum tersambung aliran listrik, dan ada pula daerah belum mendapat pelayanan kesehatan memadai. “Ini tantangan kebangsaan kita,” tuturnya
Dalam kesempatan tersebut Mahyudin memaparkan hasil survei dari Bank Dunia bahwa dalam segi pendidikan, bangsa kita tertinggal 75 tahun dengan negara lain. “Jadi perlu waktu 75 tahun untuk mengejar dan menyejajarkan diri dengan negara lain,” tegas Mahyudin. #duk