Palembang, BP — Permasalah pembangunan Hotel Ibis tak ada habisnya. Hingga kini tak ada revisi IMB yang sesuai dengan ketentuan sebelumnya yang diserahkan pada instansi terkait. Sehingga DPRD Kota Palembang menunggu keberanian Pemerintah Kota Palembang mencabut izin aset milik Thamrin Group itu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, melalui Ketua Komisi I Endang Larasati Lailasari menilai bahwa, PT Indo Citra Mandiri (ICM) sebagai pembangun tidak memiliki itikad baik. Dinas Perhubungan Kota Palembang bahkan menerima surat pernyataan ICM yang diketahui notarisnya, akan menambah lahan parkir hotel tanpa mencantumkan di area mana.
“Ini artinya tidak serius, seharusnya ada kepastian dimana areanya. Hanya tertulis sanggup mencari kekurangan area parkir untuk 30 kendaraan dari 86 kendaraan yang diajukan sebelumnya,” katanya, Selasa (17/10).
Tak hanya itu, pihak Ibis pun menyerahkan gambar struktur gedung pada revisi IMB sama dengan sebelumnya. Sehingga gambar konstruksi itu belum disahkan oleh Dinas PUPR. Lantaran tak ada itikad baik itu, maka Komisi I meminta pemkot melalui instansi terkait menutup pembangunan Ibis.
Hal ini karena Surat Peringatan (SP) pertama dari Dinas PUPR 25 September dan SP kedua 13 Oktober, tidak mendapatkan respon baik dari Ibis. “Tindakan sekarang, PUPR 19 Oktober melayangkan SP ketiga. Sembari SP ke-3 ini selama seminggu stop dulu pembangunannya. Tiga hari kemudian jika tidak ada perkembangan, lakukan pembekuan IMB-nya,” jelasnya.
Anggota Komisi I Antoni Yuzar mengatakan, Perda No 1/2017 Pasal 176 Ayat 1 huruf C, bahwa pemilik dan pengguna bangunan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanki administrasi sampai pencabutan izin. Bahkan, pada pasal 182 ayat 3 yakni memiliki IMB tapi tidak sesuai persyaratan, maka wajib mengeluarkan izin baru.
“Jelas tidak ada istilah revisi saat menyalahi, cabut izinnya, buat izin baru. Tetapi, setiap pelanggaran tetap harus dikenakan sanksi. Kita lihat sampai dimana keberanian Pemkot Palembang. Kami tidak sampai menutup, tugas kami pada penegakkan Perda. Investasi yang masuk tapi tidak boleh menerobos aturan yang ada,” jelasnya.
Sekda Kota Palembang Harobin Mustofa saat dikonfirmasi mengatakan, sangat setuju dengan keputusan penutupan Hotel Ibis dan pengembang harus segera merevisi IMB-nya. “Kalau yang tidak nurut ditindak saja dan Pol PP harus menjalankan penutupan itu,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Tata Ruang Dinas PU-TR Kota Palembang, Ansory mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu gambar kontruksi dari Dishub sebab gambar itu sangat berkaitan dengan jumlah kamar. Pihaknya sudah 2 kali SP. Pertama tanggal 25 September dan SP 2 tanggal 13 Oktober 2017. “Sekarang kita masih menunggu pihak pengembang jika tidak ada gambar yang diminta tentu kita akan keluarkan SP 3,” ujarnya.
Sementara itu kuasa hukum PT SBa, Mulyadi SH, mengatakan, pelangaran yang dilakukan pihak PT ICM, sesuai dengan undang-undang No 28 tahun 2002, tentang bangunan gedung dan pasal 46 setiap pemilik dan pengguna bangunan gedung harus memenuhi ketentuan, jika melangar dengan acaman pidana.
Ia menilai, seharus Walikota Palembang mengambil tindakan tegas sesuai dengan perda yang ada. “Jangan dibiarkan berlarut-larut apa lagi persoalan ini sudah sampai ke pidana dan kita sudah melaporkan persoalan ini ke jalur hukum. Maka dari itu kami dari kuasa hukum PT SBA meminta Walikota Palembang mengambil tindakan yang tegas,” tukasnya. #pit