Palembang, BP
Sejak diluncurkan pada 2015 lalu, program satu juta rumah yang menjadi langkah Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo untuk memberikan rumah murah bagi masyarakat masih tersendat.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah mengatakan, hal ini terlihat dari capaian program satu juta rumah sampai 2017 kurang dari 30%.
“Capaian program satu juta rumah baru tercapai 20% sampai 30% secara nasional. Artinya capaian target masih sangat jauh sejak program ini diluncurkan,” jelasnya di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Apersi se-Indonesia yang diadakan di Fave Hotel, Kamis (8/6).
Dengan capaian ini, menurut dia, perlu evaluasi terhadap program ini. Mulai dari Sisitem Operasional Prosedur (SOP) di perbankan sampai kebijakan pemerintah daerah setempat terkait perizinan dan kebutuhan lahan.
“Program sejuta rumah adalah program pemerintah, jadi butuh dukungan semua pihak. Mulai dari pengembang, perbankan, hingga pemerintah daerah setempat yang berkaitan dengan perizinan dam kebijakan lainnya,” tuturnya.
Melalui bulan baik, bulan suci Ramadhan, kegiatan rakor dan buka puasa bersama yang dilaksanakan di Palembang diharapkan dapat menjadi silaturahmi dan sinergitas untuk mencapai tujuan. Jika tidak sinergi maka sulit mencapai program bedah rumah yang menjadi target pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat.
“Kami dari Apersi berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan bersama perbankan untuk mewujudkan sinergitas dalam mewujudkan program satu juta rumah. Seperti yang disampaikan beberapa pengembang yang tergabung di Apersi terkait mis komunikasi yang terjadi,” katanya.
Apersi mendapat target 130.000 unit rumah, Sumsel lebih kurang 6.000 unit rumah. Meski belum mendapat angka pasti, kondisi yang disampaikan dalam rakor menunjukkan jika capaian target masih terkendala persoalan teknis perbankan. “Kita lihat serapan konsumen kurang lancar. Dimana ada mis komunikasi terkait dengan sinergi antara pengembang dan perbankan,” katanya.
Junaidi tidak menampik jika kondisi ekonomi juga menjadi salah satu faktor sulitnya realisasi target program satu juta rumah. Hanya saja, hal itu bukan menjadi kendala utama, jika sistem dan prosedurnya tidak menyulitkan.
Karena fakta di lapangan banyak kendala ditemukan adalah terkait dengan penghasilan masyarakat. Dimana, banyak perbankan hanya melihat dari fix income calon debitur bukan dari non fix income.
“Memang daya beli masyarakat menurun. Tapi, kita tidak dapat menyalahkan hal itu. Intinya perlu ada evaluasi, karena perlu langkah agar ini dapat terlaksana, karena program itu dilaksanakan agar seluruh masyarakat mendapatkan rumah,” ujarnya.
Perlu ada perubahan sistem seperti mempercepat SOP-nya, karena dengan adanya tenggat waktu yang lebih singkat, maka proses yang dilakukan pengembang dapat lebih efektif.
“Kita minta kedepan waktu proses di perbankan dapat dipersingkat, terutama bagi perbankan di daerah. Jangan sampai masalah waktu menjadi masalah, seperti kalau memang dapat selesai lima hari jangan diperlambat lagi,” tandasnya.#ren