Palembang, BP
SOSIALISASI-Anggota MPR RI Siska Marleni menggelar sosialisasi kebangsaan di Kantor DPD RI perwakilan Sumsel di Jakabaring, kemarin.
Anggota MPR RI Siska Marleni menilai setelah era reformasi terjadi pendangkalan terhadap pemahaman Pancasila. Hal ini disebabkan karena metode mengenalkan Pancasila untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kurang mendapatkan tempat yang cukup ditengah masyarakat.
“Saya sampaikan bahkan sekarang Pancasila yang katanya secara undang-undang dijamin menjadi sumber dari segala sumber hukum, tapi kenyataan banyak kebijakan yang diambil justru jauh dari nilai-nilai Pancasila,” kata Siska Marleni dalam acara sosialisasi kebangsaan bagi Pengurus DPC Partai Gerindra Kota Palembang dan Pengurus PAC Partai Gerindra Sekecamatan kota Palembang di aula Kantor DPD RI perwakilan Sumsel di Jakabaring, kemarin
Dia mencontohkan masyarakat yang ingin membangun usaha sendiri namun terganjal masalah aturan. Tapi di sisi lain investor banyak datang terutama di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Mirisnya, untuk para pengusaha kecil dan pengusaha mikro tidak mendapatkan perlakuan yang sama .
“Mereka ini pengusaha kecil dan mikro yang ingin menciptakan lapangan kerja tapi susah sekali mendapatkan izin. Tapi kenapa pengusaha- pengusaha besar malah diundang datang, nah itu cerminan yang saya sampaikan kepada pemerintah,” katanya.
Karena itu dalam forum seperti ini hal tersebut dapat disosialisasikan nilai-nilai kebangsaan, apalagi saat ini masyarakat masih memiliki semangat untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila.
“Sampai sekarang pun Pancasila adalah tetap menjadi dasar negara kita. Kalau ditanya apa kita lakukan, yang pertama kita lakukan dari diri kita sendiri dulu, dari keluarga dekat kita dulu, anak kita, adik kita dan keponakan kita. Baru pada lingkungan masyarakat, itu solusi yang tepat saat ini bagaimana penerapan Pancasila saat ini,” katanya.
Selain itu, menurutnya peran DPD RI adalah berfungsi sebagai legislasi , fungsi anggaran pendapatan dan belanja negara dan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang .
“Jika ada menyangkut terhadap wilayah hukum, peran kami lakukan adalah dalam fungsi pengawasan. Pada fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksana undang-undang termasuk undang-undang di bidang hukum sesuai dengan peraturannya,” jelas Siska.
Sedangkan Sekretaris DPC Gerindra Kota Palembang, Nazili mengapresiasi dengan adanya kegiatan tersebut yang dinilainya sangat bermanfaat bagi kader Partai Gerindra dan masyarakat sendiri.
#osk