Sekayu, BP
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel tidak main-main untuk menjalankan peraturan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pengembalian kelola Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Kejuruan dari kabupaten/kota ke provinsi. Hal ini dibuktikan dengan memonitoring keadaan SMA di kabupaten/kota, sekaligus meninjau langsung Ujian Nasional (UN).
Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo meninjau langsung pelaksanaan UN di Kabupaten Musi Banyuasin, sekaligus memberikan pencerahan kepada para kepala sekolah, dewan guru, dan tenaga pendidik lainnya, agar tidak meresahkan masalah yang akan terjadi apabila pengembalian SMA sudah resmi secara nasional ke provinsi.
“Sedikitnya ada 4 sekolah terdiri dari, SMK Negeri 1 Sungai Lilin, SMAN 1 Tungkal Jaya, SMKN 1 Tungkal Jaya, dan 1 Pondok Pesantren Darussalam yang menjalankan ujian Paket C. Kami ke sana bukan saja meninjau pelaksanaan UN saja, tetapi kami juga memberikan pengarahan mengenai pengembalian SMA ke provinsi. Pastinya banyak guru yang mengkhawatirkan dari mulai urusan administrasi, hingga tunjangan, dan lain-lain,” katanya, disela-sela monitoring pelaksanaan UN di kabupaten/kota, Rabu (6/4).
Ia menjelaskan, para tenaga pendidik tidak perlu resah dengan keadaan yang akan terjadi nantinya, karena ini sudah menjadikan pertimbangan dan evaluasi bukan saja Dinas Pendidikan Provinsi, Pemerintah Provinsi tetapi sampai ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
“Intinya, yang sudah ada akan tetap dipertahankan bersama-sama. Jadi saya berharap para guru jangan resah dan gundah segala sesuatunya sudah menjadi pertimbangan segala pihak,” ujarnya.
Lebih lanjut Widodo mengatakan, pengembalian SMA ke provinsi ini sebenarnya tidak ada yang berubah secara signifikan, hanya saja pengelolaannya saja. Bahkan ruang lingkup tenaga pendidik pun lebih luas mengingat nantinya para guru kepala sekolah itu bersaing secara nasional. Lain halnya dengan yang terjadi selama ini, para guru kepala sekolah khususnya berprestasi hanya mampu di tingkat kabupaten/kota saja. Tetapi dengan adanya pengembalian ini nantinya, tidak menutup kemungkinan kepala sekolah yang ada di Sumsel ini akan menjadi kepala sekolah di luar Sumsel.
“Jadi dengan pengembalian ini, saya berharap semua tenaga pendidik yang ada itu akan mampu bersaing, demi meningkatkan mutu pendidikan. Jadi dengan adanya pengembalian ini nantinya, saya berharap mendapat dukungan yang positif, karena ini bukan saja untuk kemajuan pendidikan provinsi melainkan secara Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu kepala sekolah SMKN 1 Sungai Lilin Zaidan Jauhari, mengungkapkan kekhawatirannya ketika SMA/SMK nantinya kembali ke provinsi, apa yang sudah ada dan diterima setiap bulannya itu tidak ada lagi. Seperti, tunjangan khususnya guru honorer dan PNS yang selama ini diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba akan tidak ada lagi. Padahal tunjangan tersebut memang sangat dibutuhkan, apalagi guru honor.
“Untuk pengembalian sendiri sangat mendukung, apalagi itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Kami hanya berharap semua yang ada dan kami terima selama ini tidak akan berubah, kalau bisa ada penambahan,” katanya.#adk