Palembang, BP
Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin mengatakan, rencana penimbunan lokasi sirkuit MotoGP di Jakabaring jangan dilihat satu sisi saja, tapi lihat juga keuntungan yang bakal didapat setelah penimbunan, bisa mencapai Rp 1 triliun.
Ia mengatakan, penimbunan sirkuit dianggarkan Rp50 miliar dan sedikit bayar ganti rugi warga yang tinggal di sana. Tapi karena pihak ketiga maka penimbunan biarlah urusan mereka.
“Namun untuk ganti rugi kalau ada yang menghuni di sana mesti terima clear dan clean, itulah dicadangkan. Kita mengeluarkan 10, 15, 20 miliar, tapi dapatnya hampir 1 triliun. Kalau getah basah (pelit – red) mana jadi. Untuk penimbunan turun dari 50 miliar jadi 10 miliar dan 40 miliar bisa digunakan dengan yang lain,” kata Gubernur Sumsel H Alex Noerdin usai rapat paripurna dengan DPRD Sumsel, Senin (14/11).
Sebelumnya Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumsel melalui juru bicaranya Susilawati dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (14/11) menilai Pemprov Sumatera Selatan harus melakukan analisis dampak lingkungan yang memadai, agar tidak terjadi banjir dan dampak lainnya, mengingat wilayah Jakabaring adalah wilayah resapan air.
“Sebagaimana kita ketahui, wilayah Plaju dan Kertapati banjir sejak terjadi pembangunan besar-besaran di wilayah Jakabaring,” kata Susilawati.
Selain soal Amdal, ia melanjutkan, surat perjanjian built operate transfer (BOT) sirkuit MotoGP harus dilakukan transparan dan diketahui oleh DPR dan masyarakat luas.
“Kami juga mempertanyakan penggunaan dana APBD sebesar Rp10 miliar untuk penimbunan lahan sirkuit MotoGP, karena sejak awal Pemprov menyatakan bahwa pembangunan sirkuit itu murni dibangun oleh pihak ketiga,” kata Susilawati.
Gerindra juga mengkritisi soal kerusakan jalan yang disebabkan oleh pembangunan LRT. Kontraktor harus memperbaiki jalan yang rusak akibat pembangunan LRT tersebut. “Kami minta jalan-jalan terdampak pembangunan LRT kembali mulus seperti semula,” ujarnya.
Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumatera Selatan juga berharap penimbunan lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP tidak menggunakan APBD.
Juru bicara Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumatera Selatan Hj Meilinda saat dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Gubernur Sumsel tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Sumsel tahun 2017 di gedung DPRD Sumsel, Senin (14/11) mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang besar terhadap akan adanya pihak ketiga dalam membangun sirkuit MotoGP di Sumsel.
“Namun, kami berharap agar pembangunan tersebut tidak menggunakan APBD Sumsel seperti penimbunan lahan untuk areal pelaksanaan kegiatan,” katanya.
Menurutnya, kalau hal ini dilakukan alangkah baiknya dana penimbunan dipergunakan untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan di Sumsel yang masih banyak rusak, seperti jalan provinsi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) mengalami rusak berat dan juga jalan-jalan provinsi di kabupaten/kota lainnya.
Begitu juga Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumsel mempertanyakan penggunaan dana APBD sebesar Rp10 miliar untuk penimbunan lahan sirkuit MotoGP tersebut.
“Bukankah Pemerintah Provinsi Sumsel mengatakan bahwa pembangunan sirkuit itu murni dibangun oleh pihak ketiga,” kata Susilawati. # adv