Alex Noerdin Representasi Gubernur Asia Pasifik

6

Diundang Berbicara di New York World Economic Forum TFA

unnamed
Alex Noerdin (tengah) berbicara pada World Economic Forum Sustianable Forestry and Agriculture di New York, Kamis (22/9) sore atau Jumat dininihari WIB.

New York, BP

Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan, dengan inisiasi Green Growth Development melalui Kemitraan Pengelolaan Lanskap, dinilai oleh TFA sebagai pemimpin yang mempunyai terobosan kegiatan yang bersumber atau inisiatif murni dari local atau bottom up melalui pendekatan local atau juridistictional approach. Fakta ini tidak dapat dipungkiri dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumsel, di mana Alex Noerdin diundang khusus untuk berbicara pada World Economic Forum Sustianable Forestry and Agriculture di New York, Kamis (22/9) sore atau Jumat dininihari WIB.

Pada forum tersebut hanya dua gubernur dari kawasan hutan tropis yang tampil yakni Alex Noerdin, Gubernur Sumsel yang merupakan representasi kawasan hutan tropis Asia Pasifik, dan Gubernur Provinsi San Martin Peru respesentasi dari wilayah Amerika Latin dan Afrika atau wilayah Atlantik. Topik yang diangkat adalah Perspective of Jurisditional Leader dalam suatu sesi bersama pembicara lainnya dari Brasil, Liberia, dan Kongo. Jurisditional Leader adalah pemimpin di tingkat sub nasional atau  provinsi yang mempunyai komitmen dan leadership yang berani menghasilkan suatu inisiasi atau terobosan out of box suatu kegiatan melalui pendekatan yurisdiksi.

Kegiatan tersebut pada awalnya hanya untuk diimplementasikan oleh masing-masing kepala daerah di wilayah kerja masing-masing,  dan dapat menjadi model untuk dikembangkan dalam skala yang lebih luas di tingkat nasional maupun tingkat dunia. Dalam hal ini, Gubernur Alex Noerdin sudah teruji dan mempunyai rekam jejak sebagai sosok perintis dalam berbagai kegiatan seperti sekolah dan berobat gratis, LRT yang pertama di Indonesia, penyelenggaraan SEA Games, Asian Games, dan Jakabaring sebagai showcase kendaraan hidrogen.

Di sesi lainnya, terkait perspektif pemanfaatan lahan untuk hutan dan pertanian berkelanjutan, tampil Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Norwegia, wakil dari Kementerian Kerjasama Inggris, dan wakil dari Pemerintah Amerika Serikat, Dirjen Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dan Ketua Badan Restorasi Gambut Indonesia. Hadir juga di New York Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Baca Juga:  FAHUM UIN Raden Fatah Jalin Ikatan Kerjasama Dengan Museum Negeri Sumsel

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari United Nation Paris Climate Agreement untuk mewujudkan Suistainable Development Goals melalui mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan hutan dan pertanian yang berkelanjutan. Menteri Lingkungan dan Iklim Norwegia Vidar Helgesen, yang berbicara pada sesi berikutnya, menyebutkan bahwa model yurisdisional yang ada di Sumatera Selatan menjadi contoh dunia internasional yang telah berhasil diimplementasikan dengan dukungan banyak aktor, termasuk Pemerintah Norwegia.

Pada forum tersebut Gubernur Sumsel mengemukakan, latar belakang yang menjadi tantangan mengapa kemitraan pengelolaan lanskap diinisiasi adalah fakta perlunya koordinasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengaturan tata air dalam suatu kawasan, dan penanganan konflik sambil melakukan perlindungan hutan dan peningkatan produktivitas berbagai produk pertanian. Dari aspek kehutanan yang berkelanjutan di Sumsel sebagai provinsi yang pertama sampai sekarang di Indonesia yang memulai kemitraan pengelolaan laskap secara terstruktur dan melembaga.

Laskap pertama yang menjadi model berada di Taman Nasional Sembilang-Danku yang didukung oleh Konsorsium Donor dari berbagai Negara dan domestic yakni United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU), Norway International Climate Forest Initiative (NICFI), IDH The Sustainable Trade Initiative (Belanda), Asia Pulp and Paper (APP) dan Yayasan Belantara. Sumsel juga sebagai provinsi pertama di Indonesia yang melakukan Demonstration Activity Kegiatan REDD+ aksi perubahan iklim melalui Merang REDD Pilot Project (MRPP) di Kabupaten Musi Banyuasin yang didukung oleh GIZ.

Baca Juga:  Penghancuran Cagar Budaya Terjadi di Palembang,  Ridwan Saiman Pertanyakan Predikat Palembang Sebagai Kota Pusaka

Di sektor pertanian dalam upaya menuju pertanian berkelanjutan, sejalan dengan upaya pencegahan karhutla, tengah diupayakan suatu solusi untuk pemanfaatan lahan gambut terutama bagi masyarakat didesa rawan karhutla agar tidak membuka lahan dengan cara bakar. Ada sejumlah kegiatan selain dari Insus Pajale yakni peluang kerja sama pengembangan tanaman sorgum. Investor dari Jepang tengah menjajaki kerja sama di beberapa daerah di Indonesia dan kemungkinan di Sumsel, di mana sorgum merupakan komoditi subsitusi gandum.

Gubernur Sumsel juga mengemukakan bahwa di Sumsel, untuk pertama di Indonesia, telah diluncurkan Model Lumbung Sawit Berkelanjutan dukungan dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan IDH. Kegiatan ini bertujuan agar petani kelapa sawit dapat melakukan praktek berkebun yang baik (Good Agriculture Practice) sesuai standar RSPO maupun ISPO yang menggunakan bibit klon unggul, perawatan yang baik, dan tidak merambah kawasan hutan. Sekarang sedang diupayakan membantu replanting kelapa sawit seluas 4000 hektar di Kabupaten Musi Banyuasin, yang sedang menunggu pencairan dana hibah dari BPDP-KS sebesar 50 persen dari total dana yang dibutuhkan.

Di sektor energi terbarukan sekarang di Sumatera Selatan sedang dilakukan studi kelayakan oleh Ata Marie Group (AMG) untuk pemanfaatan limbah atau biomasa pertanian untuk energi terbarukan, yang rencananya di enam lokasi yang belum terjangkau listrik masing- masing berkapasitas 10 mw. Terkait resolusi konflik, Gubernur menjelaskan perlunya pengembangan perhutanan sosial, di Sumatera Selatan tengah bekerjasama dengan LSM Lokal Haki akan sedang menyusun Pokja Perhutanan Sosial. Dalam upaya restorasi gambut yang totalnya sekitar 450 ribu hektar pada tahap awal baru dilakukan pemetaan zonasi dan pemetaan sosial, dan perlu kecermatan dalam restorasi gambut yang masih dalam status moratorium.

Baca Juga:  Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel Turun  , Cek PETI di IUP PTBA Marak

Pemerintah Sumatera Selatan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar inisiasi dan upaya yang dilaksanakan di Sumatera Selatan ini mendapat dukungan terutama terkait kebijakan. Diperlukan regulasi tentang kemitraan pengelolaan lanskap terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah, dan juga regulasi tentang mekanisme kerjasama hibah program yang praktis antara Provinsi dengan pihak Internasional dan pihak korporasi.

Dijelaskan oleh Najib Asmani, staf khusus Gubernur Sumatera Selatan bidang Perubahan Iklim yang menyertai Gubernur Sumsel di New York, hasil dari High Level Forum Bonn Challege Amerika Latin dan Afrika di Panama akhir Agustus lalu, pada bulan Februari 2017 Sumsel sebagai tuan rumah High Level Forum Bonn Challenge tingkat Asia Pasifik. Sebagai tindak lanjut dari hasil International Union Of Conservation Nature (IUCN) World Conservation Congress di Hawai awal September lalu bahwa UKCCU, IDH dan Yayasan Belantara  akan mengembangkan dukungannya terhadap restorasi lanskap di Sumatera Selatan dan mendukung inisiasi Gubernur Sumsel untuk berkolaborasi dengan para Gubernur se Sumatera untuk mempelopori Restorasi Ekoregion Sumatera.

Ke depan di bulan November masih ada agenda Gubernur yang diundang di berbagai forum di antaranya Konferensi Internasional RSPO Bangkok, Forum Energi Eropa di Barcelona, CoP 22 Marakess Afrika, dan Konferensi GAPKI di Bali. Di akhir acara mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Camerun Hume menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Selatan tentang upaya yang telah dilakukan dalam mitigasi iklim. Beberapa mitra internasional yang mempunyai minta untuk berkolaborasi pada kegiatan  Green Growth Sumatera Selatan diantaranya adalah Global Environment Facility dan Eco Health Alliance. #adv

3 Lampiran
Komentar Anda
Loading...