Jakarta, BP
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia tahun lalu merupakan yang terparah sepanjang sejarah. Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah yang mengalami karhutla yang cukup parah, luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 736.563 hektar.
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengungkapkan, penyebab terjadinya karhutla di empat kabupaten di Sumsel karena efek anomali iklim Elnino dan kemarau yang berkepanjangan.
“Kebakaran yang terjadi di Sumsel saat itu sangat sulit dipadamkan. Karena sebagian besar lahan yang terbakar adalah lahan gambut. Gambut kalau sekali terbakar sangat sulit dipadamkan kecuali dia terendam air,” ungkap Alex saat menjadi pembicara dalam seminar Sespimti Polri Dikreg ke-25 tahun 2016 di Gedung PTIK, Jakarta, Kamis (15/9).
Berdasarkan pantauan udara dari pesawat Hercules 130 milik Australia saat itu, karhutla yang terjadi sangat mengerikan. Kala itu, api menyebar kemana-mana hingga menyerupai kembang api.
“Api dilontarkan ratusan meter ke atas dan sekelilingnya, seperti kembang api. Kebakaran hutan dan lahan itu mirip tornado fire. Kalau di luar negeri hanya tornado, kalau di kita ada api tornado,” ujarnya.
Hingga akhirnya upaya pemadaman api dilakukan menggunakan 17 pesawat terbang. Sebanyak 12 pesawat di antaranya berasal dari bantuan negara Amerika, Australia Singapura, Malaysia dan Rusia. Dengan pesawat itu, waterbombing dilakukan melalui udara untuk memadamkan api.
“Jumlah sorti pengeboman dilakukan 19.253 kali dengan 71 juta liter air menggunakan 17 pesawat. Jumlah bantuan internasional sebanyak 865 sorti dengan beberapa kali penerbangan menumpahkan 9 juta liter air diatas lahan terbakar,” terang dia.
Selain sulit dilakukan, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan ini terbilang mahal. Sebagai perbandingan saja, kalau sewa helikopter ke dua kabupaten, jadi kira-kira 4-5 jam sudah kembali ke Palembang, harga sewanya kira-kira satu mobil Kijang Innova.
Untuk itu, Pemprov Sumsel terus berupaya mengantisipasi terjadinya karhutla yang berujung pada bencana kabut asap itu. Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Sumsel telah mendirikan sebanyak 252 posko bersama yang terkonsentrasi di empat wilayah kabupaten yakni Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin yang tahun lalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang hebat di sana.
Selain itu, antisipasi juga dibantu oleh satuan tugas kebakaran hutan dan lahan. Tahun ini, jumlah anggota satuan tugas tersebut sudah mencapai 4.719 orang yang siaga 24 jam kalau terjadi kebakaran.
“Jadi kalau ada pemindaian dari satelit hotspot masuk, kalau memang benar (terjadi kebakaran-red), mereka langsung bergerak. Tapi hotspot itu belum tentu firespot (titik api). Gudang beratap seng yang terkena terik matahari yang tertangkap satelit juga menjadi hotspot. Jadi kalau ada informasi hotspot di posko terdekat turun groundset, kalau memang benar waterbom dilakukan. Sekarang yang standby di palembang ada tiga helikopter dari BNPB,” ujarny.
Dalam kesempatan itu, Alex juga memuji kinerja Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan yang dipimpin Komandan Korem 044/Gapo Kol Inf Kunto Arief Wibowo. Dia menilai satgas tersebut tidak tidak berhenti mengendalikan dan memadamkan api saat terjadi karhutla tahun lalu. “Kita punya dansatgas terbaik di Indonesia untuk mencegah jangan terjadi kebakaran lagi,” ungkapnya.
Meski Sumsel melewati masa kritis kebakaran hutan dan lahan, namun Sumsel masih menyisakan persoalan. Pasalnya, 700.000 hektar lebih lahan yang terbakar tahun lalu belum juga mendapat rehabilitasi.
“Kita punya Badan Restorasi Gambut, karena sebagian besar yang terbakar adalah lahan gambut. Tetapi dengan efisiensi sekararang ini, yang dulunya sangat besar sekarang juga terefisienkan. Jadi, sudah tidak mungkin bisa merestorasi gambut kita secara keseluruhan. APBN kita juga terbatas, apalagi APBD,”
Untuk itu, Alex berharap kepada segenap masyarakat dan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat memberikan dukungan kepada Provinsi Sumsel terkait upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, baik melalui program jangka pendek dan jangka panjang.
“Sumsel sangat berkepentingan, tidak boleh ada lagi kebakaran hutan. Kenapa tidak boleh, karena kebakaran hutan dapat menimbulkan kabut asap yang sangat merugikan negara-negara tetangga. Selain itu sumsel juga akan menjadi tuan rumah asean games tahun 2018 nanti,” katanya.
Sebagai catatan, pada akhir Agustus yang lalu Alex diundang secara khusus sebagai pembicara pada High Level Forum Restorasi Lanskap Dunia The Bonn Challenge Amerika Latin dan Afrika Selatan di Panama yang dibuka langsung Wakil Presiden Panama Isabel Saint Malo.
Dalam rangkaian tersebut Alex Noerdin sendiri yang menjadi wakil Indonesia dalam pertemuan yang ditandai dengan penanaman pohon juga diikuti Presiden Panama Juan Varlos Varela.
Menurut Alex Noerdin, menghadapi Karhutla, pemerintah Sumsel mulai mengembangkan kemitraan multi stakeholder untuk mengelola sumber daya alam melalui Program Kemitraan dalam Pengelolaan Ekoregion atau Landscape, dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan ekologi yang berkelanjutan dengan konservasi keanekaragaman hayati.
Kemudian melakukan perlindungan hutan dan pemulihan melalui pengembangan pertumbuhan hijau dengan memanfaatkan pendekatan manajemen lanskap berkelanjutan terpadu. Selain itu juga melakukan prioritas dalam kebakaran pencegahan lebih lanjut hutan, restorasi dan rehabilitasi lahan gambut yang terdegradasi, dan pembentukan kerangka kerja untuk green growth.
Alex juga turut diundang menjadi sebagai keynote speech pada IUCN WCC 2016 yang diselenggarakan The Zoological Society of London (ZSL) pada 4-6 September 2016 di Hawaii.
Pada Senin (5/9) Alex Noerdin menjadi pembicara di rangkaian IUCN WCC yang mengangkat tema Kemitraan Pengelolaan Lanskap (Kelola) Sembilang Dangku (Sen Dang) Sesi sebagai paradigma baru untuk Sustainable Landscape Manajemen di Sumatera Selatan, Indonesia.
Turut menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili Dirjen Penegakan Hukum, Kapolda Riau yang diwakili Kepala Biro Operasional dan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). #adv