Palembang, BP
PT Waskita Karya memprediksi akan menghentikan pengerjaan light rail transit (LRT) jika hingga akhir tahun ini tidak ada kontrak antara Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan pihaknya. Pasalnya, kontrak tersebut merupakan sumber pencari pendanaan pembangunan kereta ringan di Palembang.
Direktur Waskita Karya M Choliq mengatakan, kontrak tersebut sebelumnya harus dilakukan pada Januari namun hingga Mei ini belum kunjung terlaksana. Pihaknya tidak mengetahui secara pasti penyebabnya. Namun, menurutnya, pihaknya telah mendesak pemerintah untuk segera melakukan kontrak.
“Kita sudah mendesak berkali-kali, jika kontrak kerja ini tidak dilakukan maka dampaknya kita susah mencari pendanaan untuk pembangunan tersebut, semoga akhir Mei ini terlaksana,” katanya, Senin (9/5).
Berdasarkan Perpres No 116 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan, pembangunan ini tentu mesti dipercepat. Ia mengatakan, proyek yang sudah selesai 6,04 persen ini, pihaknya telah menghabiskan dana Rp600 miliar.
“Meski demikian, tidak akan mengganggu kinerja pembangunan LRT saat ini. Sebab, selama ini pembangunan LRT menggunakan dana dari Waskita Karya itu sendiri,” terangnya.
Diketahui, untuk pembangunan LRT tersebut dialokasikan dari dana multi years contract 2016-2018 dari APBN sebesar Rp11,49 triliun guna konstruksi dan supervisi. Hingga akhir 2016 ditarget progres LRT bisa mencapai 30 persen dengan alokasi dana sekitar Rp3,5 triliun. “Tapi, kalau sampai hingga akhir tahun belum keluar, maka kita berhentikan pembangunannya,” tegasnya.
Adanya nilai kontrak yang belum keluar itu, lanjutnya, cukup menghambat dalam segi pendanaan pembangunan LRT. Sebab Waskita Karya perlu dana yang berasal dari perbankan untuk membiayai pembangunan LRT tersebut.
“Sejauh ini Waskita masih punya dana, jadi masih bisa gunakan dana milik Waskita Karya untuk lanjutkan pembangunan LRT. Kita butuh pinjaman perbankan untuk jalankan proyek yang menelan dana cukup besar ini. Sebab 70 persen pembiayaan berasal dari bank,” jelasnya.
Dikatakannya, pendanaan proyek LRT Palembang tidak termasuk dalam penyertaan modal negara (PMN) yang dikucurkan kepada Waskita Karya senilai Rp3,5 triliun. “Ini adalah proyek pertama kami yang menggunakan kontrak khusus, tidak pakai PMN, makanya kami gunakan equity kas internal sampai APBN turun 2017 dan 2018,” ungkapnya.
Waskita menargetkan, tahun ini pihaknya akan menyelesaikan 36 persen pembangunan, sisanya akan diselesaikan pada tahun depan. Sementara sejauh ini, Waskita telah menyelesaikan pengerjaan di antaranya dari 800 tiang 50 persennya sudah dipasang, 270 pilar sudah di cor, juga 17 pilar terakhir sudah dicor. “Jika kontrak bisa diselesaikan bulan ini, ini akan sangat membantu,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dodi Reza Alex, mengatakan pihaknya mengkhawatirkan proyek LRT yang terkendala karena nilai kontrak yang belum keluar akan menyebabkan molornya penyelesaian LRT di Sumsel. “Kita dengar mereka (Kemenhub) akan keluarkan pada Januari, tapi sampai sekarang belum kelar. Kita juga akan pertanyakan ke Kementerian BUMN agar kontrak bisa dikeluarkan,” katanya.
Belum keluarnya kontrak tersebut, dinilai sangat mengganggu proses pembangunan karena untuk menggunakan dana perbankan memerlukan kontrak tersebut. “Kalau pakai dana perbankan itu tidak serta-merta cair ketika mengajukan. Harus ada kontrak. Kami akan menelusuri kendala nilai kontrak itu ada di kementerian mana. Apakah di Kementerian BUMN atau Kemenhub,” pungkasnya. # pit