Jakarta, BP
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, program dana desa di bawah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT-T) Marwan Ja’far diduga tidak transparan. Karena, rekrutmen pendamping dana desa diintervensi dari pusat. Dana desa Rp46,6 triliun yang sudah dikucurkan tersebut menjadi ajang permainan partai politik tertentu.
“Aroma kepentingan Parpol mulai terendus mengingat seleksi pendamping dana desa tersebut dilakukan tertutup. Partai Gerindra juga mendapat komplain dari masyarakat karena rekrutmen pendamping dana desa itu tidak terbuka. Saya merasakan sendiri di Dapil saya Bogor dilakukan tertutup,” ujar Fadli di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (16/3).
Berdasarkan laporan masyarakat di Dapil Bogor kata Fadli, rekrutmen pendamping dana desa berafilisiasi terhadap kepentingan partai politik tertentu. “Kalau ingin menjadi pendamping dana desa, harus menjadi bagian dari parpol tersebut. Bahkan afiliasinya kepada kepentingan partai. Ini kan cerita ya harus diverifikasi. Orang itu harus ikut Parpol tertentu kalau mau menjadi pendampingan dana desa,” katanya.
Padahal, lanjut Fadli, persoalan itu harus diatur secara transparan. Perlu koordinasi dengan Kementerian Desa, PDT-T dan Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi pengawasan diperlukan mengingat jumlah anggaran dana desa tahun ini sangat besar.
“Kalau memang ada dananya di situ terbuka dong. Dan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian desa harus ikut campur,” tambah Fadli.
Fadli Zon menegaskan, pendamping dana desa harus diserahkan kepada desa yang bersangkutan untuk memutuskan sumber daya manusianya. Dalam penentuan pendamping desa juga mesti ada syarat dan diseleksi dari pihak yang berpengaruh di desa tersebut.
“Dilakukan terbuka, transparan, terlepas dari kepentingan politik. Pendampingan dana desa harus diserahkan ke desa untuk memutuskan. Dan, cukup dimusyawarahkan aparat desa karena di desa akan diseleksi oleh orang yang punya pengaruh, punya ketokohan,” paparnya. duk