Palembang, BP
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel mengaku keberatan dengan rencana iuran pada program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ada pada Undang Undang Tapera. Dalam waktu dekat Apindo akan melakukan pembicaraan dengan pemerintah untuk mencari solusi atas iuran Tapera.
Alasanya, hal tersebut dianggap memberatkan pengusaha, terlebih selama ini sudah dibebani 11 persen untuk Jamsos BPJS pekerja,” kata Ketua Apindo Sumsel, Sumardjono Seragih.
Dia mengatakan, aturan tersebut tidak efisien dan tumpang tindih dengan BPJS Ketenagakerjaan karena sebenarnya pemerintah bisa mengambil dana dari Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS.
“Dana itu ‘kan sebenarnya bisa digunakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar mendapat hunian yang layak. Jadi ada dana jangka panjang dan relatif lebih efisien,” kata dia.
Dia menilai iuran tersebut hanya akan menambah beban buat pengusaha di tengah kondisi perekonomian di Indonesia yang belum stabil lantaran perlambatan ekonomi. “Kalau ada Tapera ini akan semakin menambah beban pelaku usaha. Intinya tadi bisa menarik benang merah tujuannya sama bahwa bagaimana menggalang dana yang relatif murah dan jangka panjang,” katanya.
Dikatakannya, program Tapera tidak perlu ada karena sudah ada dijaminan hari tua. Makanya ini akan diskusikan dengan pemerintah. Sebaiknya pemerintah mengoptimalkan dahulu pemanfaatan dana perumahaan yang tercakup dalam program JHT. Dengan demikian, pemerintah tidak terburu-buru untuk memungut dana yang berpotensi membuat upah kerja Indonesia menjadi makin tidak kompetitif.
Selanjutnya, Apindo akan terus melakukan pendekatan ke pemerintah terkait kemungkinan amandemen UU Tapera. Apabila tidak berjalan mulus, Apindo siap mengajukan uji materi (judicial review) atas peraturan itu. “Namanya undang-undang ‘kan tidak ada yang tabu juga untuk diamandemen. Kita berharap yang tadinya gagal paham masalah pooling of fund ini menjadi paham sehingga kita bisa amandemen Undang Undang Tapera tanpa harus ke uji materi,” katanya.Oren