Palembang, BP
Sejumlah orang yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Sumsel (AMPS), Selasa (8/3), menggelar aksi demo di halaman kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan meminta transparansi rencana Build Operate Transfer (BOT) terhadap pengembangan lahan eks Rumah Sakit Ernaldi Bahar dengan pengembang PT Praja Adikara Utama dan kerja sama BOT pembangunan kawasan pasar moderen, Pasar Cinde, dengan pengembang PT Magna Beatum yang akhirnya disetujui pihak DPRD Provinsi Sumsel.
Persetujuan disampaikan Panitia Khusus (Pansus) I melalui jurubicaranya, Usman Effendi, SH, Mhum, dan Pansus II melalui jurubicaranya, Agus Sutikno, SE, MM, MBA, dalam rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda laporan hasil penelitian dan pembahasan, Senin (7/3).
Menurut koordinator aksi, Sukma Hidayat, meminta transparansi BOT, pihaknya mendesak BPK, KPK, Kejaksaan, Polri, dan warga Sumsel untuk turut mengawal BOT-BOT tersebut di Sumsel.
“Secara kasatmata, informasi dua BOT tersebut tidak massive diketahui warga Sumsel. Masih ingat kasus BOT 2010, lapangan parkir Bumi Sriwijaya dan lahan Gedung Kesenian Kampus yang tidak diketahui evaluasi dari pihak terkait,” katanya dalam orasi.
MenurutSukma, masyarakat Sumsel berhak menuntut mengetahui dan mengawasi roda pembangunan, termasuk di,dalamnya pembangunan dalam konsep BOT.
Sedangkan anggota Pansus II BOT Pasar Cinde,, Kms Syaiful Padli mengatakan, BOT yang dilakukan sudah ada dasar hukumnya dan hingga kini belum ada BOT yang berjalan.
“Dan Pemprov Sumsel mendapat hasil dari BOT tersebut dan BOT tidak menggunakan dana APBD,” katanya.
Untuk itu dia mengajak bersama-sama masyarakat Sumsel mengawal pelaksanaan BOT ini agar bisa bermanfaat bagi masyarakat Sumsel.
“Kita terbuka menerima dan membuka ruang dialog bagi kawan-kawan pendemo,” katanya. osk