PROGRAM kantung plastik berbayar yang mulai diberlakukan di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu tampaknya belum efektif untuk mengurangi jumlah produksi sampah plastik.
Tarif Rp200/plastik dianggap belum terlalu berdampak dan malah seolah-olah menjadi keuntungan bagi produsen kantung plastik.
Direktur Umum Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Palembang Hadi Jatmiko mengatakan, pihaknya tetap mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa sampah bukan hanya tanggung jawab konsumen, tetapi juga tanggung jawab produsen sebagai penghasil kantung plastik yang berdampak menjadi sampah plastik.
“Kalau konsumen yang diberatkan untuk membayar setiap kantung plastik itu malah lebih menguntungkan perusahaan, dan seolah-olah melepaskan tanggung jawab produsen,” katanya saat diwawancarai BeritaPagi, Kamis (3/3).
Menurutnya, pemerintah belum membuat aturan resmi untuk produsen kantung plastik tersebut mengenai pembatasan jumlah produksi. “Kalau setiap produsen kantung plastik diatur dalam memproduksi, mungkin akan lebih efektif untuk menekan jumlah produksi sampah plastik di Indonesia yang saat ini masuk di urutan kedua penyumbang sampah plastik terbesar di dunia,” terangnya.
Selain itu, kata dia, konsumen juga harusnya lebih kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Apalagi mengenai produk yang dapat menghasilkan sampah.
“Kebijakan itu kan malah menguntungkan produsen, tidak akan berkurang juga sampah plastik kalau masih tetap produksi dalam jumlah yang sama,” ulas Hadi.
Dirinya berharap, pemerintah dapat mempelajari kembali kebijakan tersebut. Jangan sampai kebijakan yang dibuat memberatkan salah satu pihak. “Kita lihat dulu mungkin nanti akan ada evaluasi kembali,” imbuhnya.
Sementara itu, Corporate Communication GM PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Nur Rachman mengatakan, ritel Alfamart mendukung program pemerintah tersebut dalam mengatasi limbah plastik di Indonesia melalui program kantung plastik berbayar.
“Kami telah melakukan persiapan dengan mengirimkan petunjuk pelaksanaan ke toko dan tim operasional ke seluruh daerah,” jelasnya, Jumat (4/3).
Menurutnya, kampanye program ini tidak akan berhasil dijalankan secara nasional, karena tidak mudah mengubah budaya konsumen dalam menggunakan kantung plastik.
“kami juga sudah menyiapkan SOP jika terjadi penolakan konsumen terhadap kebijakan pemerintah ini,” katanya. Pihaknya berharap, pemberitaan di media juga dapat membuat kesadaran konsumen membawa tas belanja sendiri saat berbelanja.
Branch Corcomm Alfamart Palembang, Rendra Yudha mengatakan, kalau dari peritel ingin agar surat edaran mengenai kebijakan kantung plastik berbayar dapat dijalankan secara maksimal untuk menekan jumlah sampah plastik.
“Ini kan pola hidup, memang untuk merubah itu butuh proses. Makanya kami minta bantuan dari media juga untuk menyosialisasikannya,” singkatnya.
Ia menambahkan, fokusnya bukan pada harga kantung plastik, melainkan bagaimana konsumen mampu mengubah gaya hidup demi bumi yang layak huni. #dil