Palembang, BP
Komisi IV DPRD Sumsel akan melakukan pemantauan terkait peralihan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Sumsel yang selama ini dipegang bupati dan walikota diserahkan ke gubernur.
Hingga kini ada sekitar 213 izin IUP yang ada di Sumsel dan itu akan dievaluasi.
“Makanya ada pendataan ulang terhadap 213 IUP yang melibatkan BPKP dan kami mengontrol audit ini, kalau ada kesalahan bisa saja IUP itu di cabut kalau merugikan masyarakat dan merugikan Sumsel,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Yulius Maulana, Selasa (6/10).
Yulius juga meminta perusahaan batubara untuk dapat memperkerjakan warga sekitar dalam perusahaannya dari pada mengambil tenaga dari luar.
“Kami minta peran aktif masyarakat untuk melaporkan karena di undang-undang jelas masyarakat setempat yang harus diutamakan dulu, daripada orang luar, kalau memang tidak ada masyarakat setempat baru orang luar,” kata Yulius Maulana, Selasa (6/10). #osk
Komentar Anda