Palembang, BP
Aksi demo yang cukup membuat kemacetan dilakukan sejumlah mahasiswa Unsri. Mereka menuntut perbaikan Jalan Palembang- Inderalaya (Palindera) dan infrastruktur lainnya.
“Jalan Palembang Inderalaya rusak parah sehingga mengganggu lalulintas kendaraan,” ujar Budimansyah, perwakilan mahasiswa.
Perwakilan pendemo kemudian bertemu sejumlah anggota DPRD Sumsel untuk berdialog. Ketua Komisi III DPRD Sumsel MF Ridho mengatakan, pihaknya mendukung apa yang menjadi aspirasi mahasiswa secara elegan dan santun.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, apa yang dituntut mahasiswa merupakan Tupoksi Balai Besar Jalan Pusat karena ruas Jalan Palembang-Inderalaya adalah ruas jalan milik negara.
“Jadi mulai perbaikan, pengaspalan sampai pelebaran itu tidak bisa disentuh dari APBD Sumsel. Maka dari itu kelihatannya lambat, masyarakat selalu menyalahkan DPRD Provinsi , Gubernur. Dalam hal ini kita juga wajib, mau tidak mau, suka tidak suka, kita menyalahkan Balai karena Balai tidak mampu memperjuangkan nilai anggaran yang besar untuk percepatan pembangunan bukan saja ruas Jalan Palembang-Inderalaya ini tetapi ruas jalan di Musi Banyuasin juga, semua di Sumatera Selatan,” katanya, saat berdialog dengan perwakilan pendemo, Rabu (25/3).
Dialog juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopran Marjani, Kadishubkominfo Provinsi Sumsel H Nasrun Umar, Kasatker Balai Besar Jalan Negara (BBJN III) Sumsel Heru Setiawan, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel Ruslan Bahri .
Sedangkan dari pendemo diwakili Menteri Politik dan Propaganda Badan Ekseskutif Mahasiswa Unsri Budimansyah dan Presiden Mahasiswa Unsri Febri Yolanda.
Ridho mengajak bersama-sama Balai Besar berjuang ke pusat, karena DPRD Sumsel sudah bosan melalui Komisi yang membidangi infrastruktur, berkali-kali datang ke pusat minta anggaran APBN untuk Sumsel diperbesar tetapi hanya mendapat seperti tahun sebelumnya.
Pihaknya berharap perbaikan Jalan Palembang-Inderalaya harus jadi prioritas dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, termasuk penerangan lampu jalan bisa melalui Balai Besar karena pelebaran jalan termasuk pemasangan lampu jalan.
Dikatakan Ridho, upaya yang dilakukan mahasiswa ini sangat didukung oleh DPRD Provinsi untuk diteruskan ke pusat melalui usulan Pemerintah Provinsi.
Sedangkan Kasatker Wilayah I Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) III Sumatera Heru Setiawan memastikan, perbaikan jalan Palembang-Inderalaya yang dibiayai APBN diharapkan pada akhir 2015 selesai.
Perbaikan Jalan Palembang-Indralaya ada anggaran dari APBN sebesar Rp70 miliar tahun ini. Menurutnya, anggaran itu untuk tiga paket, masing-masing pelebaran jalan lanjutan 2×7 meter sepanjang 2,4 kilometer, paket berkala membuat bahu jalan yang pada 2014 sepanjang enam kilometer dan 2015 ini tujuh kilometer, serta paket dari batas Palembang sampai Simpang Penyandingan.
Dia memperkirakan, pada Mei 2015 sudah mulai konstruksi dan tentunya di jalur itu nantinya akan terjadi kemacetan, tetapi kalau sudah selesai bisa mengurai kemacetan. “Jadi, semuanya dikerjakan pada tahun ini dan diharapkan pada akhir 2015 sudah selesai sehingga bisa dinikmati pengguna jalan.
Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Ruslan Bahri mengatakan, Jalan Tol Palembang-Inderalaya pada April, tinggal Ground Breaking yang akan dilakukan Hutama Karya.
“Soal pembebasan lahan sudah clear, panjang 22 Km, itu sebagian akan diselesaikan. Jika jalan tol terbangun maka beban jalan Palembang- Inderalaya berkurang,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) Provinsi Sumsel Nasrun Umar meminta pihak Unsri agar menginformasikan jika ada even-even penting.
“Saya akan gerakkan seluruh kekuatan yang ada untuk berkoordinasi dengan kota Palembang, OI, dan instansi terkait untuk melakukan pengamanan Palembang-Inderalaya (Palindra). Saya yakin jika dilandasi dengan niat yang baik maka tidak ada kemacetan,” katanya.osk