Palembang, BP
Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) masuk 12 besar nominasi penerima penghargaan Pangripta Nusantara. Sumsel dinilai berhasil dalam berbagai bidang pembangunan.
Berdasarkan surat Plh Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas, tanggal 6 Maret 2014, No 1243/D-VII/03/2014, perihal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terpilih sebagai salah satu provinsi nominasi penerima anugerah Pangripta Nusantara tahun 2014.
Direktur Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Arifin Rudiyanto mengatakan, Bappenas memberikan anugerah Pangripta Nusantara kepada provinsi yang membuat dokumen perencanaan pembangunan terbaik. “Dari 33 provinsi, Sumsel dipenilaian awal masuk di nominasi 12 provinsi terbaik. Sekarang tim independen melakukan verifikasi terhadap perencanaan di Sumsel dari aspek bottom up dan top down, aspek teknografisnya, inovasi-inovasi yang dilakukan dalam melaksanakan proses perencanaan ini,” katanya, Senin (17/3).
Dikatakannya, dari ke 12 nominasi tersebut, nantinya akan disaring lagi siapa yang terbaik. “Setelah ini nantinya, akan dilakukan pemaparan khusus bagi Kepala Bappeda berupa paparan dan akan dilihat siapa yang terbaik dan akan mendapatkan piala dari Bappenas. Dari penilaian awal ada 12, Provinsi Sumsel masuk dari salah satu 12 provinsi tersebut. Nanti akan dinilai lagi dari dari berbagai aspek verifikasi dari Bappenas,” jelasnya.
Dikatakannya, setiap tahun dilaksanakan dan ini tahun keempat. Dan Sumsel selalu masuk menjadi finalis dan beberapa kali mendapat juara. “Tahun sebelumnya provinsi Jawa Barat yang menjadi terbaik, Sumsel juga masuk tapi masuk juara dua dan tiga. Yang masuk juara terbaik ini yang semuanya memang bagus-bagus tapi yang terbaik menurut juri yang memang dibentuk secara independen jadi bukan dari Bappenas yang menilai,” tukasnya.
Menurutnya, yang dinilai adalah aspek konsistensi perencanaan, konsistensi antarsektor, antarlembaga, antara pusat daerah, antara provinsi dengan kabupaten, antara jangka panjang dan jangka menengah. “Mekanismenya dinilai dokumennya sudah ada keterkaitan, sudah ada indikatornya, sasaran yang jelas dan sudah bagus. Setelah itu dinilai yang terbaik provinsi mana, ada 6 orang tim independen dari perguruan tinggi yang menilai,” jelasnya.
Salah satu yang termasuk dalam penilaian adalah bottom up dan top down. “Bottom up yakni bagaimana perencanaan itu mengakomodir kepentingan-kepentingan dari kabupaten/kota, kepentingan dari masyarakat langsung yang diwakili oleh swadaya masyarakat, kepentingan dunia usaha yang diwakili oleh Kadin dan sebagainya. Sementara top down yakni bagaimana prioritas dari pemerintah nasional, prioritas pemerintah provinsi diterjemahkan sampai level kabupaten/kota,” tambahnya.
Sekretaris Bappeda Sumsel Syahroni Nazil mengatakan, Provinsi Sumsel sudah sejak dari 4 tahun lalu ikut penganugerahaan Pangripta Nasional. “Kita sudah mulai dari tahun 2011 selalu masuk nominasi, kita beberapa kali menjadi juara juga, tahun ini sudah masuk nominasi dan belum tahu kita menjadi yang terbaik atau tidak, tapi kita akan upayakan,” katanya.
Dikatakannya, yang dinilai adalah isi dari substansi perencanaan, dan bagaimana proses penetapan perencanaannya. Jadi pertama yang dinilai diantaranya dokumennya, dan kedua proses penetapan dokumen. “Yang dinilai rencana pembangunan daerah, karena setiap tahun kita ada rencana pembangunan yang kita tetapkan melalui Musrenbang. Setelah itu barulah muncul RKPD (rencana kerja pembangunan daerah),” ujarnya.
Dalam hal ini, lanjut dia, pihaknya melibatkan kabupaten/kota, karena Bappenas juga akan menilai kabupaten/kota. “Kita melibatkan kota/kabupaten, karena sekarang Bappenas juga akan menilai kabupaten/kota. Provinsi mengusulkan satu kabupaten/kota yang dinilai di pusat. Sekarang kita masih proses siapa salah satu kabupaten tersebut, tapi calonnya ada tiga yakni Muaraenim, Lahat, dan Musirawas. Tahun kemaren Kabupaten Musirawas kita tetapkan tetapi di tingkat nasional belum mencukupi,” ungkapnya.
Pada bulan Januari lalu, pihaknya sudah membagikan pedoman arah kebijakan pada kabupaten/kota, supaya pembangunan itu terarah. #pit