Nopianto: Keuangan Sumsel Tidak Baik-Baik Saja, Bantuan Pendidikan Terbatas

Palembang,BP-Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) H. Nopianto mengakui kondisi keuangan daerah saat ini sedang menghadapi tekanan setelah pemerintah pusat mengurangi alokasi transfer ke daerah (TKD) untuk Sumsel hingga hampir Rp1,9 triliun.
Pengurangan tersebut berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan, termasuk sektor pendidikan. Akibatnya, sejumlah usulan bantuan untuk sekolah dan peserta didik yang membutuhkan dukungan anggaran belum dapat direalisasikan.
Hal itu disampaikan Nopianto saat melakukan reses anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel II Kota Palembang ke SMA/SMK Bina Cipta , Palembang, Kamis (19/11/2026).
Politisi Partai NasDem ini mengatakan, DPRD Sumsel pada prinsipnya memiliki perhatian besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan, termasuk membantu anak-anak yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
“Kami sebenarnya ingin memberikan dukungan yang lebih besar. Anggaran kita harapkan bisa digunakan untuk membantu anak-anak yang membutuhkan bantuan pendidikan. Namun, perlu kami sampaikan juga bahwa kondisi keuangan daerah saat ini memang sedang tidak baik-baik saja,” kata Nopianto.
Menurut politisi Partai NasDem tersebut, kemampuan pemerintah daerah menjalankan program pembangunan sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, sumber pendapatan APBD antara lain berasal dari transfer pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah, termasuk pajak daerah.
Ia menjelaskan, pengurangan transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat merupakan bagian dari kebijakan penyesuaian anggaran untuk membiayai sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut, lanjutnya, juga ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Nopianto mencontohkan, Sekolah Rakyat yang telah berjalan di Sumsel melalui Dinas Sosial Provinsi Sumsel berlokasi di Jalan Sukabangun, Palembang, dengan memanfaatkan bekas panti rehabilitasi milik Dinas Sosial.
Program Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang putus sekolah dan kehilangan orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung pemerintah.
Selain itu, ia menyebut pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (STIPDN) di Pagar Alam sebagai salah satu program yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi putra-putri Sumsel yang ingin menempuh pendidikan di bidang pemerintahan.
Meski demikian, Nopianto mengakui kebijakan pengurangan transfer daerah turut memengaruhi ruang fiskal Pemprov Sumsel dalam menjalankan program pembangunan melalui organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pendidikan.
Karena itu, pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran dan menyesuaikan program kerja dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah tidak memaksakan program yang justru berpotensi menimbulkan utang.
“Pengurangan dana transfer daerah ini mengharuskan kita semua melakukan efisiensi, termasuk DPRD, Dinas Pendidikan, dan Dinas PU. Pemerintah harus menyesuaikan program dengan kondisi keuangan yang ada. Kalau tidak, konsekuensinya pemerintah bisa memiliki utang,” jelasnya.
Selain persoalan sarana dan prasarana pendidikan, Nopianto juga menegaskan komitmen DPRD Sumsel untuk memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru yang bekerja di sekolah swasta.
Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan guru tidak boleh hanya diberikan kepada tenaga pendidik di sekolah negeri. Guru swasta juga harus mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah.
“Kami terus memperjuangkan nasib tenaga pengajar, baik yang bekerja di sekolah negeri maupun swasta. Setiap ada kesempatan rapat dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, persoalan kesejahteraan guru selalu kami sampaikan,” tegasnya.
Ia berharap kondisi keuangan daerah ke depan dapat kembali membaik sehingga pemerintah memiliki ruang anggaran lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, mulai dari bantuan bagi peserta didik, peningkatan fasilitas sekolah, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.#udi