DPRD Sumsel Minta Penanganan Banjir Palembang Harus Terintegrasi

Palembang,BP-Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), H. Nopianto, menilai persoalan banjir yang hampir setiap musim hujan melanda sejumlah wilayah di Kota Palembang harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya mengandalkan pemerintah kota, tetapi membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.
Nopianto bahkan menyindir kondisi Palembang yang seolah menghadapi persoalan baru setelah musim kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berakhir. Jika sebelumnya masyarakat berhadapan dengan kabut asap, kini persoalan banjir justru muncul ketika musim hujan tiba.
“Kalau dulu kita mengenal ungkapan Ibu R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Kalau Sumatera Selatan, khususnya Palembang, sekarang habis asap terbitlah banjir,” ujarnya saat melakukan Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel II kota Palembang, Rabu (18/11/2026) di Kantor Camat IT II Palembang.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto, S.Sos., MM (NasDem) selaku pimpinan rombongan, bersama Koordinator Reses Hj. Zaitun, SH., MKn (Gerindra). Turut hadir anggota DPRD Sumsel lainnya, yakni H.M. Anwar Al-Syadat, S.Si., M.Si (PKS), Ir. H. Zulfikri Kadir (PDI Perjuangan), Muhammad Yansuri, S.Ip (Golkar), Tamtama, SH (Demokrat), serta Fajar Febriansyah, ST., M.I.Kom (PAN), camat dan jajaran Kecamatan IT II Palembang dan masyarakat.
Politisi Partai NasDem ini menjelaskan, salah satu persoalan yang membuat penanganan banjir tidak sederhana adalah pembagian kewenangan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Sebab, tidak seluruh sungai dan saluran air berada di bawah kewenangan pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Sebagian di antaranya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Sebagai contoh, Nopianto menyebut Sungai Bendung di kawasan Sekip yang selama ini menjadi salah satu titik langganan banjir. Menurutnya, pengelolaan sungai tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui balai besar Sungai, bukan kewenangan pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota.
“Ketika banjir terjadi, masyarakat biasanya melampiaskan kemarahan kepada wali kota dan gubernur. Padahal, dalam beberapa kasus, kewenangan pengelolaan daerah aliran sungai justru berada di pemerintah pusat,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut sering kali menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pemerintah daerah menjadi pihak yang paling banyak menerima keluhan, meskipun tidak seluruh persoalan berada dalam kewenangannya.
Nopianto kemudian membandingkan persoalan banjir dengan kerusakan jalan. Menurutnya, kewenangan pemeliharaan jalan juga terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Jalan nasional, misalnya, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Karena itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota tidak bisa sembarangan mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki jalan yang berstatus jalan nasional.
Ia mencontohkan ruas jalan nasional dari kawasan Masjid Agung Palembang, Jalan Jenderal Sudirman hingga Kilometer 12, serta jalur menuju Betung dan daerah lainnya. Jika ruas jalan tersebut mengalami kerusakan, penanganannya harus dilakukan Balai Jalan Nasional.
“Namun, ketika jalan rusak atau berlubang, yang sering disalahkan justru kepala daerah. Padahal, kewenangan pengelolaannya berbeda-beda,” jelasnya.
Selain persoalan kewenangan, Nopianto menegaskan bahwa penanganan banjir juga membutuhkan perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan persoalan banjir apabila masyarakat masih memiliki kebiasaan membuang sampah ke sungai dan saluran air.
Ia mengingatkan adanya kontradiksi dalam perilaku masyarakat. Ketika banjir terjadi, warga mengeluhkan kondisi tersebut. Namun, sebagian masyarakat justru turut melakukan tindakan yang dapat memperburuk persoalan banjir dengan membuang sampah sembarangan.
“Kita mengeluh ketika banjir, tetapi kita sendiri membuang sampah ke sungai. Ketika banjir datang, kita marah. Padahal, kebiasaan membuang sampah ke sungai merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya banjir,” ungkapnya.
Terkait usulan pemberian denda bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, Nopianto menilai kebijakan tersebut perlu didukung sistem pengawasan yang memadai. Sebab, mengawasi seluruh aktivitas masyarakat bukan perkara mudah, sementara pemasangan kamera pengawas (CCTV) di berbagai titik juga membutuhkan anggaran besar.
Karena itu, ia menilai pendekatan membangun kesadaran masyarakat harus menjadi bagian penting dari upaya mengatasi banjir di Palembang.
“Kalau hanya mengandalkan pengawasan dan pemasangan CCTV, tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Yang paling penting adalah membangun kesadaran masyarakat bahwa penanganan banjir merupakan tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Nopianto berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dapat memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan banjir. Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu berperan aktif menjaga kebersihan sungai dan lingkungan agar upaya pengendalian banjir dapat berjalan lebih efektif.
Senada, Koordinator Reses Hj. Zaitun, S.H., M.Kn. menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan kesempatan bagi anggota legislatif untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat, termasuk aspirasi para guru dan siswa di lingkungan pendidikan.
Ia memastikan seluruh masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan dihimpun dan dibawa ke forum parlemen untuk dibahas lebih lanjut.
“Melalui reses ini kami menyerap semua aspirasi masyarakat. Semua masukan akan dirangkum dan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.#udi