PGK Sumsel Gelar Simposium Kebangsaan, Akademisi dan Mahasiswa Bahas Persatuan, Keadilan dan Masa Depan Indonesia
Palembang,BP-Di tengah dinamika politik nasional yang menjadi perhatian publik, Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPW PGK) Sumatera Selatan menggelar Simposium Kebangsaan bertema “Menjaga Indonesia: Persatuan, Keadilan, dan Masa Depan Bangsa”.
Kegiatan yang berlangsung di Kampus B UIN Raden Fatah Palembang, Sabtu (14/11/2026), tersebut menjadi ruang diskusi bagi akademisi, praktisi hukum, tokoh pemerintahan, mahasiswa, dan pemikir kebangsaan untuk membahas berbagai persoalan politik, hukum, serta masa depan demokrasi Indonesia.
Sejumlah isu nasional turut menjadi perhatian dalam simposium tersebut, mulai dari isu dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan Listyo Sigit Prabowo hingga kabar mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DPW PGK Sumsel, Firdaus Hasbullah, mengatakan persatuan, keadilan, dan masa depan bangsa merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga keberlangsungan Indonesia.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memikirkan kontribusi nyata yang dapat diberikan bagi bangsa dan negara.
“Jika suatu hari nanti generasi setelah kita bertanya, apa yang telah kita lakukan untuk Indonesia, apa yang akan kita ceritakan kepada mereka?” ujar Firdaus.
Menurutnya, menjaga persatuan menjadi tantangan tersendiri di tengah semakin terbukanya ruang publik dan cepatnya arus informasi. Perbedaan pendapat yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan demokrasi terkadang justru berkembang menjadi pertentangan hingga memicu polarisasi di masyarakat.
Firdaus menegaskan, perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk merusak persaudaraan sebagai sesama anak bangsa.
“Persaudaraan bukan berarti menyeragamkan pikiran. Persatuan bukan berarti antikritik, dan persatuan bukan berarti menutup ruang bagi perbedaan pendapat,” tegasnya.
Selain persatuan, Firdaus juga menyoroti persoalan keadilan yang dinilainya menjadi fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, sulit membicarakan persatuan apabila masyarakat masih menghadapi ketimpangan kesejahteraan, terbatasnya kesempatan, hingga perlakuan hukum yang tidak setara.
“Keadilan bukan hanya tentang bagaimana hukum ditegakkan, tetapi juga bagaimana negara memastikan setiap warga negara mendapatkan hak dan kesempatan yang layak tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama,” katanya.
Dalam konteks pembangunan daerah, ia menilai keadilan harus diwujudkan melalui pemerataan pembangunan, keberpihakan kepada masyarakat kecil, serta pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Firdaus juga mengingatkan bahwa masa depan Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun elite politik, melainkan seluruh elemen masyarakat.
“Kita membutuhkan lebih banyak ruang dialog, bukan sekadar ruang perdebatan. Kita membutuhkan lebih banyak gagasan yang solutif, bukan hanya kritik tanpa jalan keluar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Raden Fatah Palembang, Ghazi Munthasir, menegaskan bahwa demokrasi tidak semata-mata berbicara tentang siapa yang berkuasa, siapa yang menang, ataupun siapa yang memperoleh jabatan.
Menurutnya, demokrasi harus memastikan negara tetap berjalan berdasarkan konstitusi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.
“Demokrasi adalah tentang bagaimana negara tetap berdiri tegak di atas konstitusi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat,” ujar Ghazi.
Ia mengingatkan agar dinamika politik di tingkat elite tidak membuat masyarakat kehilangan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa.
Mahasiswa, lanjutnya, harus tetap kritis terhadap pemerintah, tetapi tidak boleh membiarkan perbedaan pilihan politik merusak persatuan Indonesia.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Syahril Jamil, M.Ag., mengajak mahasiswa memanfaatkan simposium tersebut untuk merumuskan gagasan strategis dalam menjaga persatuan dan memperjuangkan keadilan.
Menurut Syahril, persoalan keadilan tidak cukup hanya dibicarakan atau disuarakan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana keadilan benar-benar dapat ditegakkan melalui sistem yang objektif dan mampu menjadi penengah bagi berbagai kepentingan.
Ia berharap simposium tersebut tidak berhenti sebagai forum bertukar pandangan, tetapi juga menghasilkan agenda strategis yang dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Syahril menilai dinamika politik nasional saat ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama generasi muda dan mahasiswa.
Mahasiswa diharapkan mampu memahami perkembangan politik, mengkaji kebijakan pemerintah, serta mengambil peran dalam mengawal keadilan dan menjaga keutuhan negara.
Ia juga berharap gerakan pemuda, termasuk PGK, terus berkontribusi dalam mengawal demokrasi dan mendorong terwujudnya keadilan.
Menurutnya, kesempatan berdiskusi dan mendengarkan pemikiran para narasumber merupakan ruang pembelajaran yang tidak selalu diperoleh mahasiswa di bangku perkuliahan.
Karena itu, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, memperluas wawasan, serta mengasah kemampuan berpikir kritis.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Kartika Nur Rahman, mengingatkan pentingnya menjaga semangat persatuan dan identitas kebangsaan sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Kartika, Indonesia memiliki keunikan dalam proses pembentukan bangsa. Kesadaran kebangsaan Indonesia telah tumbuh jauh sebelum negara Indonesia secara resmi berdiri pada 1945 melalui Proklamasi Kemerdekaan.
Ia menjelaskan, salah satu tonggak penting tumbuhnya kesadaran kebangsaan tersebut tercermin dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928.
“Kalau kita melihat, ada sesuatu yang unik dari Indonesia. Bangsa Indonesia lahir lebih dahulu daripada negaranya. Negara Indonesia lahir pada 1945 melalui Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, jauh sebelum negara ini berdiri, bangsanya sudah ada terlebih dahulu,” kata Kartika.
Menurutnya, pembentukan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan struktur kenegaraan, tetapi juga dibangun melalui semangat persatuan, kesadaran kebangsaan, serta perjuangan bersama seluruh elemen masyarakat.
Karena itu, semangat persatuan yang diwariskan para pendiri bangsa harus terus dijaga dan diperkuat oleh generasi penerus.
Dalam kesempatan tersebut, Kartika juga menyampaikan salam hormat dan salam kebangsaan dari Ketua Umum DPP PGK kepada seluruh peserta yang hadir.
Ia mengapresiasi kehadiran para tokoh, pengamat politik, jajaran pengurus PGK kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, pertemuan lintas organisasi dan generasi seperti ini penting untuk memperkuat komunikasi, membangun pemahaman kebangsaan, serta merawat persaudaraan di tengah berbagai dinamika nasional.
Sedangkan narasumber yang hadir seperti Kepala Prodi S2 Pengelolaan Lingkungan dan S3 Ilmu Lingkungan Pascasarjana Unsri, Prof Dr Ir Nuni Gofar Ms, dosen FISIP Unsri Dr Zulfikri Suleman MA dan Dr Husni Thamrin, Dosen fakultas Tekhnik Unsri Ugi Kurnia Gusti Phd, dan Guru Besar dan Dosen UIN Raden Fatah Palembang Prof Dr Qodariah Barkah M.HI.#udi