Jakarta, BP-Direktur eksekutif lembaga survei nasional Lembaga Kajian Publik Independen ( LKPI ) Arianto, ST, SH, .M.IKOM.POL dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo Subianto sebaiknya mengambil calon wakil Presiden berasal dari gabungan partai koalisi yang mendukungnya tetapi bukan dari partai Gerindra. Hal ini sebagai salah satu strategi membangun keseimbangan kekuasaan dan memperkuat kerja sama politik jangka panjang.
Gagasan ini bukan tanpa alasan. Dalam perspektif konsolidasi politik, koalisi pemerintahan tidak seharusnya hanya menjadi kendaraan untuk memenangkan pemilu. Setiap partai pendukung memiliki kontribusi, kekuatan politik, jaringan serta aspirasi yang perlu mendapatkan ruang dalam pemerintahan.
“Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra tentu memiliki kader-kader potensial. Namun sebagus memberikan kesempatan kepada partai koalisi untuk mengisi posisi wakil presiden dapat menjadi salah satu strategi membangun keseimbangan kekuasaan dan memperkuat kerja sama politik jangka panjang. Harus diingat, saat ini tingkat kepuasan masyarakat ( approval rating) Presiden Prabowo sudah masuk angka psikologis yakni berkisar 50 persen. Jadi wapres kedepan juga harus bisa mendongkrak approval rating tersebut dan ini harus kerja ekstra,” ungkap pria yang juga menjabat kepala departemen Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia ( PERSEPI ) ini, Jumat (13/11/2026).
Dalam pandangan pria yang biasa di sapa dengan nama Iyan ini, partai koalisi memiliki kekuatan strategis. Pada Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran didukung Koalisi Indonesia Maju yang melibatkan Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, dan Partai Garuda. Dalam perkembangan pemerintahan, dukungan politik kemudian semakin meluas dengan bergabungnya sejumlah partai, termasuk NasDem, PKB dan PKS.
Konfigurasi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintahan Prabowo memiliki dukungan politik yang luas. Karena itu, pembicaraan mengenai pembagian peran dan representasi politik menjadi relevan menjelang 2029.
“Jangan sampai koalisi besar hanya terlihat kuat dalam angka, tetapi tidak memiliki keseimbangan dalam representasi dan pengambilan keputusan strategis. Harus di ingat, partai koalisi ini yang berkeringat pertama sekali memperjuangkan Prabowo menjadi Presiden. Nama Agus Harimurti Yudhoyono, Bahlil Lahadali, Zulkifli Hasan atau nama nama yang terafiliasi dengan partai tersebut wajib hukumnya di pertimbangkan Prabowo,” jelas kandidat Doktoral FISIP Unsri ini lugas.
Dikatakan lulusan terbaik Magister ilmu komunikasi politik ini, nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, memiliki pengalaman pemerintahan dan jaringan politik nasional. Selanjutnya Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, mempunyai pengalaman sebagai menteri dan pemimpin partai besar.
Demikian juga Zulkifli Hasan atau Zulhas dari PAN juga menarik diperhitungkan karena memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan.
Ketiga figur tersebut bukan kandidat resmi tetapi dapat menjadi bagian dari diskusi Prabowo mengenai kemungkinan representasi partai koalisi dalam kepemimpinan nasional mendatang.
Dalam analisis Iyan, untuk partai Gerindara juga memiliki kader potensial. Di internal Gerindra, terdapat sejumlah figur yang memiliki posisi strategis. Sebut saja Sugiono, Menteri Luar Negeri sekaligus kader kepercayaan Prabowo; Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI serta Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Gerindra sekaligus Ketua MPR RI.
Ketiganya memiliki pengalaman dan pengaruh politik. Namun, persoalannya bukan sekadar siapa yang memiliki kapasitas, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan kekuatan di antara partai-partai pendukung.
Lebih lanjut pria yang sudah 33 tahun menekuni survei perilaku pemilih ini menegaskan bahwa. Jangan abaikan loyalitas partai koalisi.
Dalam politik, kekuasaan membutuhkan dukungan dan kepercayaan. Partai koalisi bukan sekadar pelengkap pemerintahan, melainkan bagian dari kekuatan politik yang ikut menjaga stabilitas nasional. Memberikan kesempatan kepada figur partai koalisi untuk mendampingi Prabowo pada 2029 dapat menjadi pilihan strategis yang layak dipertimbangkan. Meski demikian, keputusan tetap harus memperhatikan integritas, kapasitas kepemimpinan, pengalaman, dan penerimaan masyarakat.
Pada akhirnya, Pilpres 2029 bukan hanya persoalan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga membangun kemitraan politik yang berkelanjutan.
Jadi Prabowo perlu mempertimbangkan keseimbangan koalisi. Gerindra sudah memiliki posisi sebagai Presiden sementara partai koalisi juga memiliki kader dan aspirasi politik. Harus diingat juga, lanjut pria yang gemar memakai baju batik ini bahwa pasca lengsernya Gibran tentunya aja membawa dampak tingkat kinerja kepuasan Prabowo. Bagaimanapun juga, selama berpartner dengan Gibran, ada sumbangsih angka tingkat kepuasan pada Prabowo dan tentunya berdampak dengan angka keterpilihan ( elektabilitas) Prabowo. Terlebih lagi, dalam release lembaga survei terakhir, elektabilitas Prabowo turun drastis angkanya menembus batas psikologis.
“Apakah Prabowo akan mempertahankan pilihan dari lingkaran internal Gerindra atau membuka kesempatan bagi partai koalisi..? Inilah salah satu pertanyaan politik yang menarik untuk terus dicermati menuju 2029. Kalau Prabowo berpandangan kedepan untuk minimal mendongkrak tingkat kepuasan dan keterpilihan menuju 2029, maka cawapres bukan orang Gerindra harus dipilih untuk memperlebar ruang gerak angka keterpilihan,” pungkas pria yang juga menjabat ketua DPD LAWYER INDONESIA ( LAWINDO) Provinsi Sumatera Selatan ini.#udi